Jakarta: Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Dia menilai pemberian penghargaan itu kental nuansa politis.
"Mungkin saja ada muatan politiknya," kata Mardani kepada Medcom.id, Rabu, 11 November 2020.
Salah satu hal yang memperkuat dugaan Mardani lantaran sikap Gatot yang berseberangan dengan pemerintah. Saat ini, Gatot menjabat sebagai presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang kerap mengkritik Istana.
Menurut dia, pemberian tanda kehormatan ini juga memiliki jeda waktu yang cukup panjang setelah Gatot pensiun. Gatot purnatugas sebagai panglima TNI pada 2017.
Kondisi ini berbeda dengan beberapa tokoh nasional yang menerima tanda kehormatan itu, Rabu ini. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, serta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara baru purnatugas pada Oktober 2019.
Baca: Gatot Nurmantyo Tak Mampir ke Istana, Batal Mendapat Bintang Mahaputra
Meski begitu, Mardani menyampaikan pemberian gelar kehormatan ini hal yang biasa. Tanda kehormatan ini dianggap sebagai ungkapan terima kasih negara kepada Gatot dan sejumlah tokoh lainnya.
"Sama seperti yang lain, Pak Gatot lama mengabdi pada negara," ujar dia.
Di sisi lain, Gatot batal menghadiri penyerahan penghargaan Bintang Mahaputra di Istana Negara, Jakarta Pusat. Gatot sedianya sudah mengambil undangan dan mengonfirmasi kehadirannya.
"Pak Gatot bersurat kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) tidak hadir. Isinya nanti Pak Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD) yang akan menyampaikan," kata Kepala Sekretariat Presiden Budi Heru Hartono.
Menurut Budi, Gatot tak hadir dengan alasan sedang pandemi virus korona (covid-19). Selain itu, Gatot berdalih harus memberikan perhatian kepada TNI.
Jakarta: Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada eks
Panglima TNI Jenderal (Purn)
Gatot Nurmantyo. Dia menilai pemberian penghargaan itu kental nuansa politis.
"Mungkin saja ada muatan politiknya," kata Mardani kepada
Medcom.id, Rabu, 11 November 2020.
Salah satu hal yang memperkuat dugaan Mardani lantaran sikap
Gatot yang berseberangan dengan pemerintah. Saat ini, Gatot menjabat sebagai presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang kerap mengkritik Istana.
Menurut dia, pemberian tanda kehormatan ini juga memiliki jeda waktu yang cukup panjang setelah Gatot pensiun. Gatot purnatugas sebagai panglima TNI pada 2017.
Kondisi ini berbeda dengan beberapa tokoh nasional yang menerima tanda kehormatan itu, Rabu ini. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, serta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara baru purnatugas pada Oktober 2019.
Baca:
Gatot Nurmantyo Tak Mampir ke Istana, Batal Mendapat Bintang Mahaputra
Meski begitu, Mardani menyampaikan pemberian gelar kehormatan ini hal yang biasa. Tanda kehormatan ini dianggap sebagai ungkapan terima kasih negara kepada Gatot dan sejumlah tokoh lainnya.
"Sama seperti yang lain, Pak Gatot lama mengabdi pada negara," ujar dia.
Di sisi lain, Gatot batal menghadiri penyerahan penghargaan Bintang Mahaputra di Istana Negara, Jakarta Pusat. Gatot sedianya sudah mengambil undangan dan mengonfirmasi kehadirannya.
"Pak Gatot bersurat kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) tidak hadir. Isinya nanti Pak Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD) yang akan menyampaikan," kata Kepala Sekretariat Presiden Budi Heru Hartono.
Menurut Budi, Gatot tak hadir dengan alasan sedang pandemi virus korona (covid-19). Selain itu, Gatot berdalih harus memberikan perhatian kepada TNI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
