Tak Berizin, Partai Demokrat Minta Polisi Bubarkan KLB Ilegal

Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan meminta polisi membubarkan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat ilegal yang tidak berizin. Hinca mengatakan, dia sudah menanyakan secara langsung ke Kapolri dan memastikan KLB Demokrat yang digagas sejumlah pihak adalah ilegal. Sebab kata Hinca, hingga saat ini Mabes Polri maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraannya. "Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Maret 2021.  Selain itu, sambung Hinca alasan yang mengatakan bahwa KLB ilegal itu tak bisa dibubarkan lantaran urusan internal Partai Demokrat, menurutnya adalah pernyataan keliru. Sebab selain tak dapat dibenarkan oleh hukum, penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal. "Kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal karena melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat," ujar Hinca. Baca: DPP GAMKI Geram Dicatut dalam Pertemuan Moeldoko Cs di Hotel The Hill Di samping, menurutnya KLB ini juga akan melanggar protokol kesehatan (prokes) mengingat saat ini Indonesia masih dirundung pandemi covid-19. "Pak SBY, Mas AHY sebagai Ketum PD dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang seharusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham. Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," kata Hinca. Sementara itu, jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatra Utara menolak penyelenggaraan kongres luar biasa atau KLB ilegal di Deli Serdang.   “Saya tidak terima Sumatra Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Sumatra Utara Heri Zulkarnain seperti dikutip Antara, Kamis, 4 Maret 2021.   Heri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko.   Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.  Penegasan Heri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatra Utara. Terdapat 33 DPC se-Provinsi Sumatra Utara.   Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa menolak tegas pelaksanaan KLB illegal, apalagi dilaksanakan di Provinsi Sumatra Utara. “Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Saya sendiri ikut aklamasi memilih mas AHY sebagai ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau," kata Herman.