Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengungkap sosok pejabat tinggi yang ingin mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum partai berlambang Mercy itu. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko.
Nama Moeldoko terkuak berdasarkan kesaksian sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat. Mereka sempat diajak bergabung dalam rencana 'kudeta' itu, namun mereka menolaknya.
"Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Februari 2021.
Herzaky menilai Moeldoko telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merebut kepemimpinan di Partai Demokrat. Partai yang didirikan pada 9 September 2001 itu masih menunggu klarifikasi dari Presiden terkait permasalah tersebut.
"Kami sebenarnya menunggu respons Bapak Presiden (Jokowi) terkait surat kami kepada Bapak Presiden. Kami mendapat info kalau Bapak Presiden sudah membaca surat dari kami," tuturnya.
Baca: Moeldoko: AHY Jangan Mudah Baper
Sementara itu, Moeldoko mengakui pernah bertemu dengan kader Partai Demokrat. Namun, dia menyebut pertemuan itu hanya membahas isu terkini bukan untuk mengudeta AHY dari Partai Demokrat.
"Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan silakan saja. Saya enggak keberatan," kata Moeldoko.
Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Partai Demokrat mengungkap sosok pejabat tinggi yang ingin mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum
partai berlambang Mercy itu. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko.
Nama Moeldoko terkuak berdasarkan kesaksian sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat. Mereka sempat diajak bergabung dalam rencana 'kudeta' itu, namun mereka menolaknya.
"Mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Februari 2021.
Herzaky menilai Moeldoko telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merebut kepemimpinan di Partai Demokrat. Partai yang didirikan pada 9 September 2001 itu masih menunggu klarifikasi dari Presiden terkait permasalah tersebut.
"Kami sebenarnya menunggu respons Bapak Presiden (Jokowi) terkait surat kami kepada Bapak Presiden. Kami mendapat info kalau Bapak Presiden sudah membaca surat dari kami," tuturnya.
Baca: Moeldoko: AHY Jangan Mudah Baper
Sementara itu, Moeldoko mengakui pernah bertemu dengan kader Partai Demokrat. Namun, dia menyebut pertemuan itu hanya membahas isu terkini bukan untuk mengudeta AHY dari Partai Demokrat.
"Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan silakan saja. Saya enggak keberatan," kata Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
