Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dok. KLHK
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dok. KLHK

Perizinan Berbasis Risiko pada Omnibus Law Meningkatkan Kemudahan Berbisnis

Nasional perizinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Achmad Zulfikar Fazli • 17 Oktober 2020 04:49
Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjawab kekhawatiran sejumlah pihak atas perizinan berbasis risiko yang dianggap akan mengabaikan proses uji tuntas lingkungan pada Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Siti menegaskan kelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari perizinan berbasis risiko.
 
"Perizinan berbasis risiko juga meningkatkan kemudahan berbisnis," tegas Siti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 17 Oktober 2020.
 
Perizinan ini pada prinsipnya membuat setiap pelaku usaha cermat dalam melihat tingkat potensi risiko dari jenis usahanya. Baik potensi risiko terhadap kesehatan, keselamatan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Perizinan) Usaha dikelompokkan ke dalam kategori risiko rendah, menengah, dan tinggi," ujar dia.
 
Perizinan untuk jenis usaha berisiko rendah akan diberikan setelah pendaftaran nomor bisnis. Sedangkan kategori perizinan berbasis risiko sedang dibagi lagi menjadi rendah menengah dan menengah-tinggi.
 
Baca: Menteri LHK Jawab Kekhawatiran 36 Investor Terhadap Omnibus Law
 
Pada kategori perizinan risiko rendah menengah, perusahaan harus memiliki sertifikasi standar usaha selain nomor registrasi bisnis. Sertifikasi standar mencakup pernyataan dari pelaku usaha telah memenuhi standar yang dipersyaratkan, termasuk standar lingkungan.
 
"Bisnis dalam kategori ini, bisnis yang tidak memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti yang diwajibkan Pasal 22 Omnibus Law (revisi Pasal 34 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan) untuk memiliki tim yang ditunjuk untuk mengelola dan memantau upaya pengelolaan lingkungan (UKL)) dan upaya pengawasan lingkungan (UPL)," jelas dia.
 
Pada kategori perizinan risiko menengah tinggi, pelaku usaha harus memiliki sertifikasi yang sesuai standar. Kemudian, pernyataan pelaku usaha bahwa telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dan diverifikasi melalui proses uji tuntas yang dilakukan oleh pemerintah.
 
"Risiko tinggi (Pasal 10) izin pemerintah diperlukan selain nomor pendaftaran bisnis. Pasal 14 (1), (4), dan (5) menetapkan amdal (analisis dampak lingkungan) adalah prasyarat untuk penerbitan izin ini, yang diperlukan untuk memulai operasi bisnis," ujar dia.
 
Siti menekankan dari ketentuan yang ada di UU Cipta Kerja tersebut sudah terlihat jelas, segala usaha dengan kategori risiko menengah tinggi dan tinggi harus melalui proses verifikasi dan evaluasi. Sedangkan perizinan usaha kategori risiko tinggi harus memiliki amdal.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif