Kebingungan DPR Dinilai Buat RUU Minol Mandek

Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Lambannya pengesahan RUU yang diinisiasi sejak 2016 ini lantaran DPR kebingungan. "DPR sendiri nampaknya kebingungan atau gamang mencermati substansi pengaturan di dalamnya. Kalau jelas, tentu saja enggak butuh waktu lama untuk segera diketok," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada Medcom.id, Minggu, 24 Januari 2021. Menurut dia, lambannya pengesahan juga dilatarbelakangi penolakan sejumlah fraksi. Tercatat ada tiga fraksi yang menolak membahas RUU itu yakni PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. "Itu juga satu tanda ada yang tak jelas dalam hal urgensi pembahasan RUU tersebut," ucap Lucius. Baca: 33 RUU Ditetapkan dalam Prolegnas 2021 Masuknya RUU Minol dalam Prolegnas 2021 disebut membuang-buang anggaran. Karena aturan itu sudah berkali-kali dibahas DPR, tetapi tak juga disahkan. "Padahal hanya ada 20-an pasal saja isinya. Fakta ini tentu saja menghabiskan anggaran dan membuang waktu saja," ucap Lucius. Badan Legislasi (Baleg) DPR menetapkan 33 rancangan undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Berikut RUU yang jadi prioritas: 1.RUU tentang Penyiaran 2. RUU tentang Pemilihan Umum 3. RUU tentang Kejaksaan 4. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5. RUU tentang Jalan 6. RUU tentang Badan Usaha Milik Negara 7. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan 8. RUU tentang Penanggulangan Bencana 9. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan 10. RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional 11. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 12. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 13. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat 15. RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado 16. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat 17. RUU tentang Pendidikan Kedokteran 18. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual 19. RUU tentang Aparatur Sipil Negara 20. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat 21. RUU tentang Praktik Psikologi 22. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol 23. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama 24. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi 25. RUU tentang Landas Kontinen Indonesia 26. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 27. RUU tentang Narkotika 28. RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 29. RUU tentang Ibukota Negara 30. RUU tentang Hukum Acara Perdata 31. RUU tentang Wabah Penyakit Menular 32. RUU tentang Daerah Kepulauan 33. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa