Membasmi Kompromi Swasta-Pemerintah dengan Inovasi

Jakarta: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek mengencangkan pengawasan pengadaaan barang dan jasa. Pasalnya, hal tersebut menjadi titik rawan akibat ada kompromi antara perusahaan dan oknum di pemerintah dalam menjalankan proyek. "Ini memang harus memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan," kata Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak kepada Medcom.id, Jumat, 19 Oktober 2018. Menurut dia, setiap pemerintah daerah wajib punya pengawasan yang ketat terhadap pengadaaan barang dan jasa. Dia juga kini tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  Sehingga, sistem pengawasan bisa lebih optimal. Dardak mengakui untuk mengawasi pekerjaan fisik, tenaga pemerintah terbatas.  Karena itu, dia menerjunkan inspektorat di Pemkab Trenggalek untuk menerima pengaduan masyarakat. Dia pun akan langsung menindak jika terbukti ada indikasi penyelewengan dalam menjalankan proyek. "Dengan seperti itu enggak ada ruang untuk berkolusi berkaitan dengan menurunkan kualitas pekerjaan. Kemudian ada ruang margin untuk kemudian itu diberikan kepada aparat, atau pemerintah," ucap dia. Baca: Pemerintah Berupaya Membersihkan Pejabat Korup Dia juga memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa. Sistem itu menggunakan perangkat lunak atau software terbaru dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).  Perangkat lunak itu juga dinilai yang terbaik. Bahkan, kata dia, sistem itu diakui oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan "Bagaimana supaya dari mulai pengadaan barang dan jasa sampai perizinan, itu bisa lebih transparan," pungkas dia.