Legislator Puji Capaian Vaksinasi Nasional Tembus 70,25%

Jakarta: Anggota DPR Edy Wuryanto mengapresiasi capaian vaksinasi covid-19 nasional. Saat ini, vaksinasi mencapai 70,25 persen.   "Saya mengapresiasi kerja keras pemerintah yang telah mencapai target vaksinasi. Indikator penting keberhasilan penanganan covid-19," kata Edy di Jakarta, Jumat, 4 Maret 2022.   Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Kamis, 3 Maret 2022, sebanyak 146.305.278 orang sudah menerima vaksin dosis kedua atau setara 70,25 persen. Kondisi capaian vaksinasi ini dinilai membuat kekebalan komunitas di Indonesia. Edy menyebut capaian ini terbukti menekan kasus Omicron yang sempat tinggi. Bahkan, sebagian besar pasien bergejala ringan sampai sedang yang tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit.   "Angka kematian juga lebih rendah," kata Edy. Dengan melihat data capaian vaksinasi itu, kata dia, pemerintah diminta tidak ragu menyiapkan skenario secara bertahap dari pandemi ke endemi. Ini penting agar pemulihan ekonomi segera terwujud.   "Bagi daerah yang belum mencapai target vaksinasi terus proaktif, jemput bola, atau door to door," katanya. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini. Menurut Yahya, capaian vaksinasi nasional itu merupakan kerja keras pemerintah pusat, pemda, dibantu TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).   "Kita harus bangga dalam pencapaian vaksin Indonesia menempati peringkat ke 4 di dunia. Ini merupakan prestasi yang patut dihargai dan diacungi jempol," kata Yahya. Baca: Vaksinasi Booster Kelompok Lansia Tembus 1,4 Juta Orang   Meski demikian, dia berharap capaian vaksinasi bisa dikejar agar lebih tinggi. Terutama, lansia karena capaiannya baru 70,17 persen untuk dosis pertama dan 45,36 persen untuk vaksin kedua serta baru sekitar 20 provinsi yang capaian vaksin lansia di atas 60 persen.       Yahya juga berharap penentuan peralihan status pandemi ke endemi harus dengan cermat dan hati-hati. Terpenting, mempertimbangkan pendapat dari para pakar, khususnya epidemologi.   "Jangan sampai covid-19 nya masih naik, lalu menentukan status endemi sehingga pada akhirnya masyarakat yang rugi," kata dia.   Menurut dia, peralihan status akan mengubah strategi dan kebijakan penanganan pandemi, termasuk anggarannya. Dia memandang pemerintah perlu mengambil pelajaran dari negara-negara yang sudah menentukan status endemi dan negara-negara yang belum menentukan status endemi. "Apa saja faktor-faktor yang menjadi penentunya? Karena setiap negara berbeda ketahanan kesehatannya," kata Yahya. Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo sepakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan perubahan pandemi ke endemi tidak perlu tergesa-gesa. Rahmad menilai peralihan pandemi ke endemi memerlukan persiapan yang matang.   Dia menyebut perubahan perilaku masyarakat dibutuhkan untuk peralihan pandemi ke endemi, selain vaksinasi. Masalahnya, banyak negara yang capaian vaksinasinya sudah tinggi namun fatalitas rate-nya juga masih tinggi. "Kalau vaksinasinya sudah bagus, kemudian protokol kesehatan tetap berjalan, saya kira untuk menuju endemi itu masih bisa. Akan tetapi, kalau saat ini menurut saya belum memungkinkan. Namun, bolehlah untuk wacana itu," ujarnya.