PKB Diduga Ingin Penundaan Pemilu Digoreng hingga Mengubah Konstitusi

Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai tidak konsisten dalam meminta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda. Argumen PKB dalam meminta penundaan pemilu kerap berubah. "Kalau kita konsisten mengikuti isu ini dari pertama (Ketua Umum PKB) Pak Muhaimin Iskandar melontarkannya pada 23 Februari 2022, terus terang saya terkejut karena ada pergeseran argumen atau alasan," kata Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Siapa Malu Siapa Mau Tunda Pemilu?', Minggu, 13 Maret 2022. Titi mengatakan Muhaimin awalnya meminta penundaan pemilu karena mendengar aspirasi dari kelompok usaha. Namun, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid belakangan ini membawa konstitusi untuk melancarkan penundaan pemilu. "Saya kalau boleh berterus terang, saya melihat kegamangan dari Pak Jazilul di dalam mengokohkan argumen untuk meyakinkan publik bahwa memang kita perlu menunda pemilu dari 2024 ke 2026," ujar Titi. Titi menduga PKB cuma mencari alasan agar isu penundaan pemilu digoreng. Dengan begitu, wacana penundaan pemilu bakal menjadi pembahasan yang serius dan bisa merubah konstitusi yang ada. "Sehingga, pergeseran narasi, alasan-alasan untuk membahas penundaan itu berkembang terus," kata Titi. Sementara itu, Jazilul mengatakan Pemilu 2024 juga harus ditunda karena pandemi covid-19. Konstitusi tidak mengatur dengan baik kondisi Indonesia saat menjalankan pemilu di tengah pandemi. "Faktanya ketika pandemi itu datang banyak masalah yang secara aturan tidak disebutkan secara baik," ujar Jazilul. Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dia mengusulkan pesta demokrasi 2024 ditunda selama setahun atau dua tahun. Baca: Surya Paloh Minta Isu Penundaan Pemilu Tak Lagi Dibahas   Usulan itu berlandaskan pertimbangan perbaikan ekonomi Indonesia yang dilanda pandemi covid-19. Momentum perbaikan tersebut ada pada 2022-2023.   Dia khawatir Indonesia melewatkan momentum kebangkitan ekonomi nasional karena pemilu. Alasannya, setiap penyelenggaraan pemilu berdampak kurang baik terhadap ekonomi Indonesia.   Biasanya, para investor cenderung menahan modal selama pemilu berlangsung, terjadi ketidakpastian saat masa transisi peralihan pemerintahan, hingga potensi konflik yang dapat berakibat buruk terhadap perekonomian.   "Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022.