Opsi Musyawarah Mufakat Dinilai Menguntungkan Said Aqil Siradj

Jakarta: Opsi voting atau musyawarah mufakat mengemuka dalam mekanisme pemilihan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Salah satu opsi tersebut dinilai bakal mengunggulkan petahana. "Kalau nanti banyak peserta muktamar menginginkan pemilihan ketua umum mekanisme musyawarah mufakat, itu ditengarai sebagai kekuatan kepada Pak KH Said Aqil Siradj," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, kepada Medcom.id, Kamis, 23 Desember 2021. Baca: NasDem Berharap dapat Bersinegri dengan Kepengurusan Baru PBNU Adi menyebut pendukung tim petahana mendesak menggunakan opsi mekanisme musyawarah. Di sisi lain, Adi mengatakan mekanisme voting bakal menguntungkan kubu penantang, yakni KH Yahya Cholil Staquf.  "Ini dapat dijadikan ukuran awal, untuk melihat kencenderungan pemilihan ketua umum PBNU, condong kepada siapa," kata dia. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap penentuan orang nomor satu di salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu berdasarkan musyawarah mufakat. ”Nahdlatul Ulama ini lahir dari keguyuban dan kebersamaan para ulama dalam satu ideologi Ahlussunnah Wal Jamaah sehingga semua proses pengambilan keputusan mestinya berdasarkan keguyuban, kebersamaan, musyawarah, dan mufakat," kata Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 Desember 2021. Wakil Ketua DPR itu mengatakan NU harus menjadi teladan dalam bermusyawarah dan bermufakat. Ego calon harus dikesampingkan. ”Kenapa? Bangsa kita juga sedang tumbuh menjadi kekuatan demokrasi alternatif di mana kekuatan demokrasi alternatif adalah demokrasi yang produktif, demokrasi yang efektif, demokrasi yang mufakat tanpa ada luka atau korban,” kata dia.