Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi/Branda Antara
Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi/Branda Antara

Publik Diminta Tak Terlarut Narasi Terkait Bendum PBNU

Nasional ormas PBNU nahdlatul ulama Penegakan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Antara • 28 April 2022 19:09
Jakarta: Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) merespons kabar terkait Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani Maming. Dia mengkritik informasi mengenai Mardani dalam dugaan rasuah izin usaha pertambangan (IUP) batubara.
 
“Kami melihat ada upaya sistematis membangun narasi negatif atas Bendahara Umum PBNU,” kata Gus Fahrur melalui keterangan tertulis, Kamis, 28 April 2022.
 
Menurut dia, narasi negatif itu menyudutkan dan mengaitkan perkara Mardani dengan NU. Gus Fahrur meminta publik tak terpengaruh hal tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Jaga Muruah, Mardani Maming Disarankan Nonaktif dari Bendum PBNU
 
“Jangan menyudutkan Bendahara Umum PBNU hanya berdasarkan asumsi. Isu yang berkembang belum tentu kebenarannya,” kata Gus Fahrur 
 
PBNU, kata dia, memberikan bantuan hukum pada Mardani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin. Hal itu ditegaskan sesuai ketentuan sebagai bentuk pembelaan terhadap Mardani dari upaya sistematis.
 
"Kami menganggap ada pihak yang membuat polarisasi  dan opini yang sistematis terhadap persoalan ini apalagi sudah membawa nama NU. Kami berharap warga Nahdliyin tidak terprovokasi," kata Gus Fahrur.
 
Menurut dia, kedudukan hukum Mardani merupakan saksi perkara hukum. Hal wajar dan tak perlu dibesar-besarkan.
 
Gus Fahrur menegaskan perkara terkait Mardani merupakan dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Perkara itu tak berkaitan dengan jabatan Mardani sebagai Bendum PBNU.
 
“Saya mengimbau semua pihak fokus ke pokok perkaranya saja. Kita harus menghargai dan menghormati proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah” kata Gus Fahrur.
 
Mardani telah memberikan keterangan mengenai penerbitan IUP kepada PT PCN pada 2012. Penerbitan izin dilakukan Mardani saat menjadi Bupati Tanah Bumbu.
 
Proses penerbitan IUP berdasarkan permohonan dan pemeriksaan terkait. Rekomendasi yang dikeluarkan juga sesuai peraturan dan ketentuan.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif