Jakarta: Majelis Rakyat Papua (MRP) berharap bertemu dengan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Bumi Cenderawasih. Selama menjabat, Jokowi disebut belum pernah berdialog dengan MRP.
"Tidak pernah datang ke MRP, MRP representasi orang Papua yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan hari ini kebijakan pemerintah era Presiden Jokowi atas saran dan masukan siapa," ujar Ketua MRP Timotius Murib dalam diskusi virtual, Rabu, 9 Maret 2022.
Kegeraman Timotius akibat persoalan di Papua yang tak kunjung selesai, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Alih-alih keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dapat memberikan perubahan, nyatanya tidak.
Selain itu, regulasi tersebut menimbulkan polemik di tengah kepala pemerintahan. Pasalnya bupati dan wali kota lebih cenderung melaksanakan UU otonomi daerah (otda) ketimbang otsus.
Baca: Pemerintah Diminta Beberkan Persoalan Pengungsi Papua ke PBB
"Sudah 20 tahun otsus (berjalan) ada pasal pembentukkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (belum terbentuk) untuk menyelesaikan (pelanggaran HAM) setiap tahun," jelas dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini terlihat dari berbagai rancangan peraturan presiden (perpres) terkait program percepatan pembangunan.
Ma'ruf mendorong seluruh kelompok masyarakat Papua dan Papua Barat ikut menyosialisasikan regulasi tersebut setelah disahkan. Utamanya, kelompok Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).
"Untuk percepatan pembangunan Papua, termasuk di Papua Barat, ini memang perlu dukungan dari semua pihak secara optimal, dan (saya) minta kepada Majelis Rakyat Papua Barat turut mengawal pelaksanaan daripada percepatan ini," ujar Ma'ruf saat melakukan audiensi bersama MRPB secara virtual, Selasa, 1 Maret 2022.
Jakarta: Majelis Rakyat
Papua (MRP) berharap bertemu dengan Presiden
Joko Widodo saat berkunjung ke Bumi Cenderawasih. Selama menjabat, Jokowi disebut belum pernah berdialog dengan MRP.
"Tidak pernah datang ke MRP, MRP representasi orang Papua yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan hari ini kebijakan pemerintah era Presiden Jokowi atas saran dan masukan siapa," ujar Ketua MRP Timotius Murib dalam diskusi virtual, Rabu, 9 Maret 2022.
Kegeraman Timotius akibat persoalan di Papua yang tak kunjung selesai, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Alih-alih keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dapat memberikan perubahan, nyatanya tidak.
Selain itu, regulasi tersebut menimbulkan polemik di tengah kepala pemerintahan. Pasalnya bupati dan wali kota lebih cenderung melaksanakan UU otonomi daerah (otda) ketimbang otsus.
Baca:
Pemerintah Diminta Beberkan Persoalan Pengungsi Papua ke PBB
"Sudah 20 tahun otsus (berjalan) ada pasal pembentukkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (belum terbentuk) untuk menyelesaikan (pelanggaran HAM) setiap tahun," jelas dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini terlihat dari berbagai rancangan peraturan presiden (perpres) terkait program percepatan pembangunan.
Ma'ruf mendorong seluruh kelompok masyarakat Papua dan Papua Barat ikut menyosialisasikan regulasi tersebut setelah disahkan. Utamanya, kelompok Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).
"Untuk percepatan pembangunan Papua, termasuk di Papua Barat, ini memang perlu dukungan dari semua pihak secara optimal, dan (saya) minta kepada Majelis Rakyat Papua Barat turut mengawal pelaksanaan daripada percepatan ini," ujar Ma'ruf saat melakukan audiensi bersama MRPB secara virtual, Selasa, 1 Maret 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
