Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak berbelit-belit dalam memberi izin. Hal tersebut berpotensi membuat investor malas menanamkan modalnya ke Indonesia.
"Jangan sampai yang namanya BUMN seperti birokrasi ruwetnya," kata Jokowi kepada para Direktur Utama BUMN seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 16 Oktober 2021.
Jokowi meminta para Direktur Utama BUMN membangun kultur kerja yang lebih baik dan ringkas. Dia menyinggung izin pembangkit listrik yang mencapai 259 izin.
"Sebanyak 259 itu ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, semuanya sama saja itu izin. Kalau dibawa dalam koper mungkin 10 koper ada," kata dia.
Kepala Negara juga membahas ada yang mengadu pada dirinya soal menunggu izin terbit. Ada yang butuh waktu tiga hingga tujuh tahun.
"Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti ini?" ucap Jokowi.
Baca: Erick Pangkas BUMN Jadi 41 Perusahaan
Jokowi tak ingin lagi keruwetan terjadi di seluruh sektor. Baik itu di kementerian, daerah, hingga BUMN itu sendiri.
"Kalau berbelit-belit, (investor) lari semua. Ini yang harus dipangkas," kata Jokowi.
Jakarta: Presiden
Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) tidak berbelit-belit dalam memberi
izin. Hal tersebut berpotensi membuat investor malas menanamkan modalnya ke Indonesia.
"Jangan sampai yang namanya BUMN seperti birokrasi ruwetnya," kata Jokowi kepada para Direktur Utama BUMN seperti dikutip dari
YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 16 Oktober 2021.
Jokowi meminta para Direktur Utama BUMN membangun kultur kerja yang lebih baik dan ringkas. Dia menyinggung izin pembangkit listrik yang mencapai 259 izin.
"Sebanyak 259 itu ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, semuanya sama saja itu izin. Kalau dibawa dalam koper mungkin 10 koper ada," kata dia.
Kepala Negara juga membahas ada yang mengadu pada dirinya soal menunggu izin terbit. Ada yang butuh waktu tiga hingga tujuh tahun.
"Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti ini?" ucap Jokowi.
Baca:
Erick Pangkas BUMN Jadi 41 Perusahaan
Jokowi tak ingin lagi keruwetan terjadi di seluruh sektor. Baik itu di kementerian, daerah, hingga BUMN itu sendiri.
"Kalau berbelit-belit, (investor) lari semua. Ini yang harus dipangkas," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
