Forum Pemred Rekomendasikan 8 Poin Penanganan Covid-19 ke Jokowi

Jakarta: Forum Pemimpin Redaksi Media Massa (Forum Pemred) mengusulkan delapan poin rekomendasi penanganan pandemi covid-19 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Forum Pemred Kemal Gani mengatakan usulan itu sejalan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. "Forum Pemred membentuk tim khusus untuk menelaah, mengkaji, hingga menyusun beberapa masukan dan rekomendasi kepada pemerintah, agar penularan covid-19 bisa segera dikendalikan," kata Kemal melalui keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 1 Juli 2021. Rekomendasi pertama terkait pembatasan signifikan pergerakan dan interaksi warga, baik dalam maupun keluar kota. Kemal juga mengusulkan work from home (WFH) 100 persen, memperpendek durasi operasional mal hingga pukul 17.00 WIB, melarang makan di tempat dan mengetatkan transporasi antarkota. Kemudian, mendukung pelarangan beribadah di tempat ibadah, membatasi kerumunan dengan batas minimal. Pemberlakuan pengetatan selama 2 pekan dinilai layak untuk menggerus penularan covid-19. "Namun, sebelum mengimplementasikan hal tersebut, dampak-dampak ekonomi dan sosial akibat pemberlakuan ini harus diantisipasi sebaik mungkin," kata Kemal. Rekomendasi kedua, Presiden diminta memimpin langsung PPKM Darurat supaya instruksi bisa langsung dijalankan hingga tingkat RT. Kemudian, seluruh elemen masyarakat dilibatkan dalam pengetatan disiplin protokol kesehatan (3M), tracing, testing, dan treatment (3T), serta vaksinasi. Kemal juga merekomendasikan perlunya terobosan siginifikan terkait vaksinasi massal dalam poin ketiga. Sehingga, target 2 juta vaksinasi per hari bisa dicapai. "Kampanye kelompok yang tidak percaya dengan adanya covid-19 dan antivaksin harus dilawan bersama-sama, termasuk dengan media," kata Kemal. Masyarakat harus mendapat edukasi vaksinasi sehingga tak terjerumus kelompok antivaksin. Sosialisasi juga diimbangi dengan kemudahan mendaftarkan diri dalam program nasional itu. Baca: Jokowi Minta Seluruh Elemen Bersinergi Jalankan PPKM Darurat "Distribusi vaksin harus segera dilakukan lebih merata ke daerah-daerah, terutama ke daerah-daerah yang berada di zona merah," kata Kemal.     Poin keempat, pelaksanaan 3T harus dilakukan secara massal. Pelibatan pegawai negeri sipil (PNS) dan sukarelawan akan sangat membantu. Sebab, pelibatan yang terbatas hanya di tenaga kesehatan dan TNI-Polri dianggap kurang maksimal. Selanjutnya, Kemal juga meminta pemerintah memperbanyak testing covid-19, terutama di desa-desa zona merah. Sebab, banyak warga menolak tes covid-19 dan tak transparan. Rekomendasi kelima yakni disiplin protokol kesehatan 3M dengan menindak tegas para pelanggar. Sosialisasi tentang disiplin prokes juga harus menyentuh akar rumput. Kemal juga meminta pemerintah memperbesar anggaran di pengendalian covid-19 sektor hulu, yakni terkait sosialisasi dan edukasi, membagi masker gratis, memasok obat dan peralatan pengobatan di puskesmas, dan memberi dukungan logistik bagi pasien isolasi mandiri. Poin keenam, pemerintah diminta mencari, memperoleh, memproduksi, dan mendistribusikan obat yang membantu penanganan covid-19. Bahkan, pemerintah bisa menggratiskan obat itu untuk pasien isolasi mandiri, sebab warga kesulitan mendapat obat secara mandiri. Kemudian, pemerintah diminta menyediakan tabung oksigen di rumah-rumah masyarakat yang positif covid-19 sampai tren peningkatan kasus terkendali. Rekomendasi ketujuh, Presiden dan jajarannya didorong memfokuskan anggaran sebesar-besarnya dalam penanganan covid-19. Terakhir, pemerintah harus mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 pada masa selanjutnya. Sebab, virus itu terus bermutasi. Kemal menyebut antisipasi bisa dilakukan dengan menyiapkan sebanyak mungkin fasilitas kesehatan hingga ke desa, lengkap dengan tenaga kesehatan. Menurut dia, cara tersebut berfungsi sebagai perisai mencegah terjadinya gelombang lanjutan.