Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri tidak berpuas diri usai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diganjar opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Jokowi memerintahkan mereka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya minta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi BPK diselesaikan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juni 2021.
Jokowi mengapresiasi capaian WTP LKPP 2020. Pemerintah mempertahankan opini tersebut lima tahun berturut-turut sejak 2016.
“Tapi predikat WTP bukan tujuan akhir karena kita ingin menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya,” ujar Kepala Negara.
Baca: BPK Beberkan Masalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Jokowi mengingatkan seluruh kementerian/lembaga mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Kualitas belanja harus semakin baik dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
“Pemerintah sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara),” tutur dia.
BPK memberi opini WTP terhadap LKPP 2020. Namun ada sejumlah catatan yang mesti diperhatikan pemerintah.
Catatan itu terkait program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN). Temuan lainnya adalah hal di luar PC PEN seperti belum menyertakan hak dan kewajiban negara.
BPK merekomendasikan pemerintah menindaklanjuti masalah tersebut. Caranya, dengan memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) meminta para menteri tidak berpuas diri usai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diganjar opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Jokowi memerintahkan mereka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya minta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi BPK diselesaikan,” kata
Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juni 2021.
Jokowi mengapresiasi capaian WTP LKPP 2020. Pemerintah mempertahankan opini tersebut lima tahun berturut-turut sejak 2016.
“Tapi predikat WTP bukan tujuan akhir karena kita ingin menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya,” ujar Kepala Negara.
Baca:
BPK Beberkan Masalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Jokowi mengingatkan seluruh kementerian/lembaga mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Kualitas belanja harus semakin baik dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
“Pemerintah sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara),” tutur dia.
BPK memberi opini WTP terhadap LKPP 2020. Namun ada sejumlah catatan yang mesti diperhatikan pemerintah.
Catatan itu terkait program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN). Temuan lainnya adalah hal di luar PC PEN seperti belum menyertakan hak dan kewajiban negara.
BPK merekomendasikan pemerintah menindaklanjuti masalah tersebut. Caranya, dengan memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
