Jakarta: Sebanyak 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) pada 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2020 diganjar opini serupa.
“Ini menunjukkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 telah disajikan secara wajar dalam hal materiel sesuai standar akuntansi pemerintahan,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juni 2021.
Namun, Agung menyebut ada dua LKKL yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dia tidak memerinci kementerian/lembaga mana yang dimaksud.
Baca: Kemenkeu Anggap Opini WTP dari BPK Jadi Bukti Pengelolaan Keuangan Negara
Agung mengatakan ada empat kriteria pemeriksaan laporan keuangan. Pertama, kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan.
Kedua, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dan pelaporan keuangan.
“Terakhir, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI),” ujar Agung.
Dia mengatakan pemeriksaan LKPP 2020 adalah tahun kedua BPK memeriksa di tengah pandemi covid-19. BPK dibantu dukungan teknologi informasi, pengembangan prosedur pemeriksaan alternatif, dan kerja sama semua pihak dalam pemeriksaan itu.
“Ini adalah faktor-faktor penting yang menentukan sehingga pemeriksaan LKPP bisa dirampungkan dengan hasil maksimal," tutur dia.
Jakarta: Sebanyak 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) pada 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (
BPK). Satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2020 diganjar opini serupa.
“Ini menunjukkan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 telah disajikan secara wajar dalam hal materiel sesuai standar akuntansi pemerintahan,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Juni 2021.
Namun, Agung menyebut ada dua LKKL yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Dia tidak memerinci kementerian/lembaga mana yang dimaksud.
Baca:
Kemenkeu Anggap Opini WTP dari BPK Jadi Bukti Pengelolaan Keuangan Negara
Agung mengatakan ada empat kriteria pemeriksaan laporan keuangan. Pertama, kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan.
Kedua, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dan pelaporan keuangan.
“Terakhir, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI),” ujar Agung.
Dia mengatakan pemeriksaan LKPP 2020 adalah tahun kedua BPK memeriksa di tengah pandemi covid-19. BPK dibantu dukungan teknologi informasi, pengembangan prosedur pemeriksaan alternatif, dan kerja sama semua pihak dalam pemeriksaan itu.
“Ini adalah faktor-faktor penting yang menentukan sehingga pemeriksaan LKPP bisa dirampungkan dengan hasil maksimal," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
