Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak sepakat dengan usulan pengadaan rumah sakit (RS) covid-19 untuk pejabat negara. Usulan ini muncul lantaran banyak pejabat tak kebagian ruang perawatan.
"PPP memandang tidak perlu ada RS covid-19 ataupun fasilitas kesehatan lainnya khusus pejabat," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani kepada Medcom.id, Kamis, 8 Juli 2021.
Wakil Ketua MPR itu menegaskan yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah penambahan kapasitas tempat tidur RS. Indonesia juga bisa meniru langkah Tiongkok membangun RS dengan cepat.
Pemerintah juga bisa memanfaatkan gedung yang tak berfungsi selama pandemi. Seperti, asrama haji atau memanfaatkan hotel menjadi RS.
Pembangunan RS atau pengalihan fungsi sementara itu diperuntukkan terhadap seluruh warga negara yang terpapar covid-19. Tanpa memandang status sosial masyarakat.
Baca: Silang Pendapat 2 Wasekjen PAN Soal RS Khusus Pejabat
Dia menilai usulan RS khusus bagi pejabat diskriminatif. Usulan itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maupun UUD 1945.
Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP itu menyampaikan usulan itu tidak perlu ditindaklanjuti. Tak boleh ada pembedaan antara warga sipil dan pejabat negara.
"Bahwa kesehatan pejabat negara itu penting untuk diperhatikan tentu kami sepakat dalam kerangka sama pentingnya dengan kesehatan rakyat secara keseluruhan," ujar dia.
Usulan pembangunan RS khusus pejabat negara disampaikan Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw. Banyak pejabat, khususnya anggota DPR, yang kesulitan mendapatkan fasilitas perawatan saat terpapar virus korona.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara," kata Rosaline dalam sebuah diskusi daring, Rabu, 7 Juli 2021.
Rosaline mengaku kesulitan mencari fasilitas kesehatan covid-19 untuk legislator Fraksi PAN, John Siffy Mirin. Dia bahkan sempat meminta Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay dan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan mencari tempat perawatan.
Tak hanya John, Rosaline turut mengurus kebutuhan fasilitas kesehatan untuk sejumlah anggota DPR yang sedang sakit. Hal itu dilakukannya sambil mengikuti webinar.
"Beberapa teman-teman DPR yang sekarang tidak dapat ruangan dan di lantai di RS. Semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk. Jadi sambil webinar saya ngurus-ngurus itu," kata Rosaline saat diskusi virtual.
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (
PPP) tak sepakat dengan usulan pengadaan rumah sakit (RS)
covid-19 untuk pejabat negara. Usulan ini muncul lantaran banyak pejabat tak kebagian ruang perawatan.
"PPP memandang tidak perlu ada RS covid-19 ataupun fasilitas kesehatan lainnya khusus pejabat," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani kepada
Medcom.id, Kamis, 8 Juli 2021.
Wakil Ketua MPR itu menegaskan yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah penambahan kapasitas tempat tidur RS. Indonesia juga bisa meniru langkah Tiongkok membangun RS dengan cepat.
Pemerintah juga bisa memanfaatkan gedung yang tak berfungsi selama pandemi. Seperti, asrama haji atau memanfaatkan hotel menjadi RS.
Pembangunan RS atau pengalihan fungsi sementara itu diperuntukkan terhadap seluruh warga negara yang terpapar covid-19. Tanpa memandang status sosial masyarakat.
Baca:
Silang Pendapat 2 Wasekjen PAN Soal RS Khusus Pejabat
Dia menilai usulan RS khusus bagi pejabat diskriminatif. Usulan itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maupun UUD 1945.
Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP itu menyampaikan usulan itu tidak perlu ditindaklanjuti. Tak boleh ada pembedaan antara warga sipil dan pejabat negara.
"Bahwa kesehatan pejabat negara itu penting untuk diperhatikan tentu kami sepakat dalam kerangka sama pentingnya dengan kesehatan rakyat secara keseluruhan," ujar dia.
Usulan pembangunan RS khusus pejabat negara disampaikan Wakil Sekjen
Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw. Banyak pejabat, khususnya anggota DPR, yang kesulitan mendapatkan fasilitas perawatan saat terpapar virus korona.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara," kata Rosaline dalam sebuah diskusi daring, Rabu, 7 Juli 2021.
Rosaline mengaku kesulitan mencari fasilitas kesehatan covid-19 untuk legislator Fraksi PAN, John Siffy Mirin. Dia bahkan sempat meminta Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay dan Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan mencari tempat perawatan.
Tak hanya John, Rosaline turut mengurus kebutuhan fasilitas kesehatan untuk sejumlah anggota DPR yang sedang sakit. Hal itu dilakukannya sambil mengikuti webinar.
"Beberapa teman-teman DPR yang sekarang tidak dapat ruangan dan di lantai di RS. Semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk. Jadi sambil webinar saya ngurus-ngurus itu," kata Rosaline saat diskusi virtual.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
