Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Sertifikasi Majelis Taklim Dinilai Berlebihan

Nasional Memagari Majelis Taklim
Whisnu Mardiansyah • 02 Desember 2019 11:43
Jakarta: DPR menentang peraturan menteri agama yang mewajibkan sertifikasi bagi kelompok majelis taklim. Aturan itu dinilai tidak tepat.
 
"Sertifikasi majelis taklim itu terlalu berlebihan. Majelis taklim ini di kampung-kampung, di daerah-daerah, itu sebenarnya banyak untuk menjaga silaturahmi dan pelajar soal beragama terutama ibu-ibu," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2019.
 
Menteri Agama Fachrul Razi diminta mengkaji ulang peraturannya. Ini semata menghindari gejolak di masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini harusnya melalui kajian-kajian yang matang karena ini isu sensitif, kemudian ada Permenag (peraturan menteri agama) itu harusnya melalui kajian matang, jangan membebani Presiden," tegas Dasco.
 
Menurut dia, aturan yang menimbulkan kegaduhan menjadi beban Presiden. Presiden tak perlu dipusingkan dengan aturan-aturan setingkat menteri.
 
"Presiden ini jangan terlalu dibebani dengan hal-hal yang sebenarnya bisa diatasi di level di bawahnya. Saya pikir Permenag ini perlu ditinjau ulang," pungkasnya.
 
Fachrul mengeluarkan peraturan yang mewajibkan majelis taklim mendaftarkan diri. Majelis taklim juga harus mencantumkan nama dan jumlah ustaz, jemaah, tempat, serta materi yang akan diberikan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tertanggal 13 November 2019.
 
Mantan Wakil Panglima TNI itu menyatakan aturan itu bukan kewajiban, meski pada Pasal 6 ayat 1 PMA 29/2019 disebutkan majelis hakim harus terdaftar.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif