Yogyakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut rakyat saat ini menghendaki Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin oposisi di parlemen. Oposisi dinilai memiliki peran penting sebagai kontrol pemerintahan.
"Rakyat seperti kita-kita ini lebih suka Pak Prabowo memimpin oposisi di parlemen," kata Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, dilansir Antara, Senin, 15 Juli 2019.
Menurut Mahfud, oposisi 36 persen jika empat partai yakni Partai Gerindra, PKS, dan PAN bergabung sudah cukup mengimbangi kubu pemerintah. Namun, kata dia, baru PKS yang secara jelas menyatakan belum bersedia merapat ke pemerintah.
Padahal kekuatan PKS di parlemen hanya delapan persen. "PKS itu hanya 8 persen berarti nanti kekuatannya 92 persen lawan 8 persen, tidak imbang, tidak sehat bagi kehidupan demokrasi konstitusional kita," kata Mahfud.
(Baca: Sandi Memilih Jadi Oposisi)
Presiden terpilih Joko Widodo melalui pidatonya telah membuka opsi agar muncul oposisi sebagai kekuatan kontrol di DPR. Mahfud menilai oposisi ini bisa diisi oleh Prabowo atau partai-partai lain.
Dengan catatan, pihak-pihak yang tak ingin bergabung dengan pemerintahan diharap menjadi oposisi yang terhormat. Mengingat, oposisi memiliki peran yang mulia.
"Di samping artinya yang mulia untuk melaksanakan tugas negara, ada arti yang tidak mulia yakni politik itu adalah proses perburuan kekuasaan, ya silakan saja kalau mau mengambil politik dalam arti yang begitu. Tetapi politik sebagai tugas konstitusional itu harusnya berbagi tugas," pungkas Mahfud.
Yogyakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut rakyat saat ini menghendaki Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin oposisi di parlemen. Oposisi dinilai memiliki peran penting sebagai kontrol pemerintahan.
"Rakyat seperti kita-kita ini lebih suka Pak Prabowo memimpin oposisi di parlemen," kata Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, dilansir Antara, Senin, 15 Juli 2019.
Menurut Mahfud, oposisi 36 persen jika empat partai yakni Partai Gerindra, PKS, dan PAN bergabung sudah cukup mengimbangi kubu pemerintah. Namun, kata dia, baru PKS yang secara jelas menyatakan belum bersedia merapat ke pemerintah.
Padahal kekuatan PKS di parlemen hanya delapan persen. "PKS itu hanya 8 persen berarti nanti kekuatannya 92 persen lawan 8 persen, tidak imbang, tidak sehat bagi kehidupan demokrasi konstitusional kita," kata Mahfud.
(
Baca: Sandi Memilih Jadi Oposisi)
Presiden terpilih Joko Widodo melalui pidatonya telah membuka opsi agar muncul oposisi sebagai kekuatan kontrol di DPR. Mahfud menilai oposisi ini bisa diisi oleh Prabowo atau partai-partai lain.
Dengan catatan, pihak-pihak yang tak ingin bergabung dengan pemerintahan diharap menjadi oposisi yang terhormat. Mengingat, oposisi memiliki peran yang mulia.
"Di samping artinya yang mulia untuk melaksanakan tugas negara, ada arti yang tidak mulia yakni politik itu adalah proses perburuan kekuasaan, ya silakan saja kalau mau mengambil politik dalam arti yang begitu. Tetapi politik sebagai tugas konstitusional itu harusnya berbagi tugas," pungkas Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
