Demokrat Menolak Dewan Pengawas KPK

Jakarta: Partai Demokrat menolak adanya Dewan Pengawas dalam Undang-Undang (UU) KPK. Pasal tersebut dinilai subjektif dan mementingkan elite politik. "Dewan Pengawas yang diangkat dari unsur pemerintah bisa bias, abuse power, pasal yang harus segera direvisi," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat Didi Irawadi di D'consulate Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2019. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini mendukung Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Jokowi diminta segera mengajak berbagai pihak untuk membahas Perppu tersebut. Didi sepakat Jokowi mengambil opsi Perppu penangguhan KPK. Dengan Perppu penangguhan, kata dia, pemerintah memiliki kesempatan untuk membahas kembali pasal yang dianggap bermasalah. "Ini kan tidak merugikan KPK, tidak merugikan Presiden, tidak merugikan DPR. Penangguhan ini tentu poinnya ada beberapa pasal. Tidak semua pasal yang direvisi. Hanya beberapa pasal yang mungkin menjadi polemik," ujar Didi. Menurutnya, dengan Perppu penangguhan itu juga Presiden bisa mempertimbangkan pandangan beberapa tokoh, ahli, pakar hukum hingga mantan komisioner KPK. Sehingga UU KPK ini menguatkan  bukan melemahkan. "Karena perbaikan itu yang diajak KPK, kemudian civil society dari kampus-kampus atau para ahli yang punya integritas, misalnya mantan pimpinan KPK Pak Busyro Muqoddas saya kira perlu dipanggil juga," pungkasnya.