Wawancara Khusus Presiden Jokowi: Biasa, Negara Sebesar Ini Ada Kerikil

Wawancara ini merupakan lanjutan dari bagian I. (klik: Wawancara Khusus Presiden Jokowi: Pekerjaan Besar Butuh Waktu) Mengenai program ekonomi berbasis kemaritiman, apa masih berjalan sesuai konsep awal? Eksistensi kita bisa dilihat sekarang di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya, 7 ribu kapal ilegal mondar-mandir, dibiarkan saja. Kalau sekarang coba dilihat. Apa ada yang coba-coba? Itu dalam rangka apa? Dalam rangka kedaulatan maritim kita. Kemudian pelabuhan-pelabuhan yang besar sudah mulai kita bangun. Yang di Kuala Tanjung, 2.000 hektare. Mungkin Tanjung Priok, dua tahun lagi selesai, di Surabaya, dua tahun lagi juga rampung, di Makassar baru dimulai, mungkin juga tiga tahun rampung, di Sorong juga November dimulai. Jadi, antarpulau ini terhubung dengan konektivitas yang baik sehingga kita harapkan harga di semua wilayah kita ini ya mirip-mirip, hampir samalah. Namun, sekali lagi itu perlu waktu. Membangun pelabuhan juga perlu waktu. Membangun jalur kereta api sebentar lagi dimulai di Sulawesi. Kemudian tahun depan insya Allah di semester II di Papua kita mulai untuk kereta api. Semua tahapannya perlu waktu. Tol Trans-Sumatra sudah kita mulai. Mungkin 2,5 tahun tembus sampai Palembang dari Lampung, terus ke atas sampai di Aceh. Artinya implementasi konsep itu sudah on the track? Sudah dimulai. Membangun dari pinggir. Nanti kalau dilihat di perbatasan NTT dan Timor Leste ini sudah kita rombak total. Jalannya akan diperbesar, kantor untuk Bea Cukai, karantina, semuanya dirobohkan dibuat yang baik sehingga menjadi jendela Indonesia di depan. Entikong, Kalimantan Barat, juga sudah dirobohkan semuanya. Jalannya nanti dibuat dua jalur, gede sekali. Sehingga kita ini memang harus membangun dari perbatasan, dari pinggiran, baik untuk ekonomi maupun untuk sebuah kebanggaan sebagai bangsa yang besar. Ada pemikiran pola pembangunan pemerintahan Anda tidak sentralistis Jawa saja? Ya memang ini kita sekarang ini bukan Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris agar ekonomi menyebar di semua wilayah. Kekuatan industri, misalnya, kita dorong ke Kalimantan dan Sumatra. Ada beberapa kawasan industri dalam lokasi yang sangat luas, 2.000 hektare, ada 7.000 hektare. Semuanya akan kita dorong ke sana. Di Papua juga sama, seperti di Sorong, disiapkan 7.000 hektare plus pelabuhannya. Kerja-kerja jangka panjang seperti ini yang harus dimulai. Termasuk pariwisata, kita fokus, konsentrasi di 10 destinasi wisata yang akan menyumbang devisa yang cukup besar. Kita mempunyai kekuatan di sektor ini sehingga kita juga promosi besar-besaran di seluruh negara. Presiden Joko Widodo saat diwawancarai Media Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/10/2015). Foto: Ramdani/MI Jadi Anda mendorong untuk menghidupkan kembali industrialisasi? Kita sudah keenakan jualan komoditas sehingga melupakan hilirisasi, melupakan industrialisasi, itu yang mau kami kembalikan. Dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi. Namun, ini juga perlu waktu. Mungkin dua tahun-tiga tahun baru kelihatan barangnya. Jadi, kawasan-kawasan industri di luar Pulau Jawa saya kira memang nanti akan kelihatan. Itu yang sering saya sampaikan, transformasi fundamental ekonomi ya di situ. Memang di depan sakit. Kalau mau enak ya jualan mentah saja terus. Nanti begitu barangnya habis, minyak habis, bingung. Kalau kayu habis, cuma bisa bilang lho (sama), lupa kita. Oleh sebab itu, konsentrasi kita sekarang pada industri substitusi barang-barang impor yang ke depan akan memperbaiki neraca perdagangan. Misalnya, bahan pangan. Itu harus mulai direm. Masak semua kita impor, mulai beras, jagung, kedelai, buah, gula, garam. Semuanya ini yang kita kejar agar ini tidak impor, diproduksi sendiri, karena ini yang cepat. Beras bisa cepat, gula mungkin butuh waktu 4-5 tahun, jagung cepat sekali. Neraca perdagangan nanti diperbaiki dari situ. Bagaimana antisipasi pemerintah terhadap gejolak moneter? Kalau moneter tugasnya Bank Indonesia (BI) dan berdasarkan UU pemerintah enggak boleh intervensi. Kalau kita hanya menjaga bagaimana supaya arus modal masuk lebih banyak, arus uang masuk lebih banyak. Dengan apa? Regulasi, memangkas izin, memberikan insentif. Saya kira yang kita lakukan kan itu. Membuat paket-paket kan arahnya ke sana. Bagaimana pandangan Anda mengenai pelaksanaan revolusi mental dan Nawa Cita? Sejak awal kan kami sudah tegas dan jelas kalau Kabinet Kerja harus sesuai dengan panduan atau garis Nawa Cita. Saya sudah memberikan buku kecil kepada semua menteri sebagai sebuah panduan. Apakah pelaksanaan Nawa Cita di kabinet sudah memuaskan? Ya masih ada yang proses, masih ada yang dalam proses melaksanakan, ada yang juga sudah ngerti betul, dan itu sudah diimplementasikan. Saya kira kalau tanya puas dan enggak puas, ya ada yang sudah puas, ada yang setengah puas. Yang pasti, saya lihat semua menteri bekerja keras. Apakah Anda memandang menteri-menteri sudah memahami revolusi mental? Ini (revolusi mental) kan sebuah gagasan besar. Revolusi mental, karakter, tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di pendidikan dan masyarakat. Yang kita ingin bangun ialah sebuah semangat kerja, optimistis, sebuah semangat kerja bareng-bareng, gotong royong, dan sekaligus merupakan transformasi fundamental ekonomi, dari yang sebelumnya bertumpu pada konsumsi, mau di balik menjadi bertumpu pada produksi. Dari yang konsumsi di balik menjadi sebuah investasi. Saya kira hal yang produktif itu yang ingin kita bangun. Ada yang menganggap, banyak lovers Anda beralih menjadi haters. Padahal, sebenarnya sudah banyak yang pemerintah lakukan? Ya saya tadi di depan sudah saya sampaikan. Memang ini banyak pahitnya untuk mengubah dari konsumsi ke produksi, tapi kalau nanti hasilnya mulai kelihatan, nanti juga beda lagi. Hehehe.... Memang kita melakukan ini demi popularitas? Untuk apa? Kalau tidak mau popularitas turun, enggak usah mengalihkan subsidi BBM. Pada awal pemerintahan terjadi kegaduhan politik, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Polri. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya biasalah negara sebesar ini ada kerikil-kerikil kecil seperti itu. Hehehe.... Buat saya biasa-biasa saja. Yang penting dicarikan solusinya, jalan keluarnya. Kalau di kementerian sendiri ya visi kita kan sudah jelas. Kalau menterinya mau pakai lagu berbeda-beda kan enggak apa-apa. Kalau mau pake joget berbeda-beda kan enggak apa-apa. Mau joget dangdut boleh, mau yang pop boleh, mau yang rock silakan, enggak apa-apa, tapi kan garis dan panduannya sudah kami berikan. Itu dinamikalah. Menurut saya biasa saja. Presiden Joko Widodo membaca draf pertanyaan, sebelum diwawancarai Media Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/10/2015). Foto: Ramdani/MI Bagaimana dengan permintaan agar pemerintah membatalkan revisi UU KPK? Kalau revisi untuk memperkuat kan tidak ada masalah. Namun, ya tolong rakyat diajak bicara, akademisi diajak bicara sehingga yang terjadi revisi itu memperbaiki dan memperkuat bukan untuk melemahkan. Semangatnya kan ke sana. Berarti pemerintah tidak akan mengurangi kewenangan KPK seperti untuk penyadapan? Semuanya diajak bicara kan pasti akan memperkuat. KPK diajak bicara, akademisi, masyarakat diajak bicara, masukannya seperti apa sehingga semangat revisi itu memperkuat. Bagaimana dengan kondisi keamanan di sejumlah daerah yang sempat bergolak? Ya kembali lagi, negara sebesar ini kan ada kerikil-kerikil kecil seperti itu. Yang penting diselesaikan cepat, dirampungkan cepat. Anda melihat kejadian itu tidak terjadi sistematis? Tidak. Di negara dengan 17 ribu pulau dan 250 juta penduduk, kerikil-kerikil kecil yang penting segera diselesaikan. Kami juga membantu daerah segera menyelesaikan dan jangan terulang. Secara umum, Anda happy dengan situasi perpolitikan saat ini? Biasa saja. Biasa sajalah. Hehehe...