medcom.id, Jakarta: Masinton Pasaribu menganggap pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memidanakan Pansus Angket KPK bukan ancaman biassa. Wakil Ketua Pansus Angket KPK itu menganggap Agus berniat merusak sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi.
"Menginjak-injak demokrasi dan hukum. Agus Rahardjo telah melakukan abuse of power, yakni penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seorang pejabat negara untuk kepentingan mengkriminalisasi Pansus Angket DPR RI," tegas Masinton melalui keterangan tertulis, Jumat 1 September 2017.
Padahal, terang Masinton, hak angket merupakan pengawasan tertinggi parlemen dan bersifat lex specialis. Tugas pansus ialah menyelidiki tata kelola kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, proses peradilan pidana, hingga tata kelola anggaran KPK. Itu semua merupakan mandat konstitusi.
Masinton menegaskan, sejak awal pembentukan, Pansus Angket KPK memisahkan objek tugas penyelidikan terhadap kelembagaan KPK. Pansus sama sekali tak mencampuri ranah perkara kasus yang tengah ditangani Agus cs.
"Seluruh proses kerja Pansus Angket DPR dilaksanakan secara transparan. Berbagai temuan sementara hasil penyelidikan Pansus Angket DPR RI secara transparan disampaikan ke publik," beber Masinton.
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengancam memidanakan Pansus Angket karena merintangi penyidikan KPK. Agus menerapkan pasal obstructions of justice (merintangi penyidikan) dalam Undang-undang Tipikor.
Masinton mempertanyakan bukti permulaan pernyataan Agus yang menyebut Pansus Angket KPK melawan hukum sehingga menerapkan UU Tipikor. Termasuk kasus apa yang dihambat Pansus Angket.
"Kapan KPK melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kasus perkara yang tuduhannya dihambat Pansus Angket? Agus Rahardjo ini benar-benar menguji keadaban kita bernegara dan menguji akal waras kita semua," ucap Masinton.
medcom.id, Jakarta: Masinton Pasaribu menganggap pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memidanakan Pansus Angket KPK bukan ancaman biassa. Wakil Ketua Pansus Angket KPK itu menganggap Agus berniat merusak sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi.
"Menginjak-injak demokrasi dan hukum. Agus Rahardjo telah melakukan abuse of power, yakni penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seorang pejabat negara untuk kepentingan mengkriminalisasi Pansus Angket DPR RI," tegas Masinton melalui keterangan tertulis, Jumat 1 September 2017.
Padahal, terang Masinton, hak angket merupakan pengawasan tertinggi parlemen dan bersifat lex specialis. Tugas pansus ialah menyelidiki tata kelola kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, proses peradilan pidana, hingga tata kelola anggaran KPK. Itu semua merupakan mandat konstitusi.
Masinton menegaskan, sejak awal pembentukan, Pansus Angket KPK memisahkan objek tugas penyelidikan terhadap kelembagaan KPK. Pansus sama sekali tak mencampuri ranah perkara kasus yang tengah ditangani Agus cs.
"Seluruh proses kerja Pansus Angket DPR dilaksanakan secara transparan. Berbagai temuan sementara hasil penyelidikan Pansus Angket DPR RI secara transparan disampaikan ke publik," beber Masinton.
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengancam memidanakan Pansus Angket karena merintangi penyidikan KPK. Agus menerapkan pasal obstructions of justice (merintangi penyidikan) dalam Undang-undang Tipikor.
Masinton mempertanyakan bukti permulaan pernyataan Agus yang menyebut Pansus Angket KPK melawan hukum sehingga menerapkan UU Tipikor. Termasuk kasus apa yang dihambat Pansus Angket.
"Kapan KPK melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kasus perkara yang tuduhannya dihambat Pansus Angket? Agus Rahardjo ini benar-benar menguji keadaban kita bernegara dan menguji akal waras kita semua," ucap Masinton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
