medcom.id, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih dianggap sebagai musuh pemerintah atau state enemy. Sebagian masyarakat dinilai masih belum sadar jika HTI adalah organisasi yang berseberangan dengan ideologi Pancasila dan harus segera dibubarkan.
"HTI masih state enemy bukan public enemy," kata Ketua DPN PKPI Donny Gahral dalam diskusi bertajuk 'Mendorong Realisasi Pemerintah atas Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia' di kantor DPP BMI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 9 Juli 2017.
Atas ketidaksadaran itu, pemerintah pun akhirnya dianggap telah memusuhi agama Islam. "State enemy memunculkan dugaan pemerintah memusuhi Islam," ujar dia.
Wasekjen DPP BMI Mixilmina Munir menilai HTI bukanlah ormas keagamaan atau ilmiah. HTI, lanjut dia, merupakan organisasi politik dengan tujuan merebut kekuasaan pemerintah yang sah.
"HTI di Indonesia, dia tidak seperti organisasi radikal dalam praktiknya. Tapi dalam konteks merubah visi, jauh lebih radikal dari pada organisasi lain," kata Munir.
Bila HTI berkuasa, Munir memastikan di Indonesia tidak ada lagi keberagaman agama. Bahkan, semua warga Indonesia diwajibkan memeluk dan berpenampilan satu agama tertentu.
"HTI ingin mengubah Indonesia, Pancasila menjadi khilafah. Ke depan HTI tidak ada hari Natal, kebangkitan Isa Almasih, Waisak dan Imlek," pungkas Munir.
medcom.id, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih dianggap sebagai musuh pemerintah atau
state enemy. Sebagian masyarakat dinilai masih belum sadar jika HTI adalah organisasi yang berseberangan dengan ideologi Pancasila dan harus segera dibubarkan.
"HTI masih
state enemy bukan
public enemy," kata Ketua DPN PKPI Donny Gahral dalam diskusi bertajuk 'Mendorong Realisasi Pemerintah atas Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia' di kantor DPP BMI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 9 Juli 2017.
Atas ketidaksadaran itu, pemerintah pun akhirnya dianggap telah memusuhi agama Islam. "
State enemy memunculkan dugaan pemerintah memusuhi Islam," ujar dia.
Wasekjen DPP BMI Mixilmina Munir menilai HTI bukanlah ormas keagamaan atau ilmiah. HTI, lanjut dia, merupakan organisasi politik dengan tujuan merebut kekuasaan pemerintah yang sah.
"HTI di Indonesia, dia tidak seperti organisasi radikal dalam praktiknya. Tapi dalam konteks merubah visi, jauh lebih radikal dari pada organisasi lain," kata Munir.
Bila HTI berkuasa, Munir memastikan di Indonesia tidak ada lagi keberagaman agama. Bahkan, semua warga Indonesia diwajibkan memeluk dan berpenampilan satu agama tertentu.
"HTI ingin mengubah Indonesia, Pancasila menjadi khilafah. Ke depan HTI tidak ada hari Natal, kebangkitan Isa Almasih, Waisak dan Imlek," pungkas Munir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
