medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menyesalkan pemerintah dulu yang tak membentuk bank tanah. Akibatnya, pemerintah kesulitan membangun permukiman yang layak buat warga.
"Ini memang kesalahan pemerintah, kenapa dari dulu kita tidak punya bank tanah, land bank. Akibatnya harga tanah, misalnya, di Jakarta bisa sampai Rp200 juta, Rp250 juta per meter persegi. Terus rakyat bisa beli dari mana?" kata Jokowi saat peresmian pembangunan rumah susun di Jalan Raya Bukit Sarua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 27 April 2017.
Bila 30 persen tanah Jakarta bisa dikuasai pemerintah, ia yakin pembangunan rumah susun dan rumah tapak untuk pekerja dan buruh mudah terealisasi.
Ia menilai tidak adanya bank tanah berdampak pada pekerja dan buruh. Sebab, mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk transportasi karena tempat tinggalnya jauh dari lokasi kerja.
"Ini yang saya lihat sekarang. Rumah tinggal dengan lokasi kerja itu jauh, sehingga menghabiskan biaya transportasi," katanya.
Presiden tak mau larut dengan kesalahan tersebut. Ia akan terus membangun rumah dengan harga terjangkau untuk pekerja dan buruh.
"Saya dorong terus, terutama di Kementerian PU, karena kita memiliki FLPP (pembiayaan perumahan) yang bisa memberikan bantuan subsidi kepada yang membangun rumah-rumah murah, akan kita dorong anggarannya agar bisa terus tersedia," kata dia.
Pemerintah akan menghidupkan bank tanah. Bank tanah ditargetkan beroperasi tahun ini. Target itu diharapkan tercapai mengingat harga tanah di pasaran sangat tinggi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, bank tanah diperlukan agar harga tanah tidak terus melambung.
"Kami akan buat Peraturan Pemerintah (PP) pembentukan bank tanah. Nanti bank tanah ini institusi yang mengelola tanah di bawah Kementerian ATR/BPN. Insya Allah beroperasi di 2017," kata Sofyan.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menyesalkan pemerintah dulu yang tak membentuk bank tanah. Akibatnya, pemerintah kesulitan membangun permukiman yang layak buat warga.
"Ini memang kesalahan pemerintah, kenapa dari dulu kita tidak punya bank tanah,
land bank. Akibatnya harga tanah, misalnya, di Jakarta bisa sampai Rp200 juta, Rp250 juta per meter persegi. Terus rakyat bisa beli dari mana?" kata Jokowi saat peresmian pembangunan rumah susun di Jalan Raya Bukit Sarua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis 27 April 2017.
Bila 30 persen tanah Jakarta bisa dikuasai pemerintah, ia yakin pembangunan rumah susun dan rumah tapak untuk pekerja dan buruh mudah terealisasi.
Ia menilai tidak adanya bank tanah berdampak pada pekerja dan buruh. Sebab, mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk transportasi karena tempat tinggalnya jauh dari lokasi kerja.
"Ini yang saya lihat sekarang. Rumah tinggal dengan lokasi kerja itu jauh, sehingga menghabiskan biaya transportasi," katanya.
Presiden tak mau larut dengan kesalahan tersebut. Ia akan terus membangun rumah dengan harga terjangkau untuk pekerja dan buruh.
"Saya dorong terus, terutama di Kementerian PU, karena kita memiliki FLPP (pembiayaan perumahan) yang bisa memberikan bantuan subsidi kepada yang membangun rumah-rumah murah, akan kita dorong anggarannya agar bisa terus tersedia," kata dia.
Pemerintah akan menghidupkan bank tanah. Bank tanah ditargetkan beroperasi tahun ini. Target itu diharapkan tercapai mengingat harga tanah di pasaran sangat tinggi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, bank tanah diperlukan agar harga tanah tidak terus melambung.
"Kami akan buat Peraturan Pemerintah (PP) pembentukan bank tanah. Nanti bank tanah ini institusi yang mengelola tanah di bawah Kementerian ATR/BPN. Insya Allah beroperasi di 2017," kata Sofyan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
