medcom.id, Denpasar: Susunan kepengurusan DPP PDI Perjuangan sudah dibentuk Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Jumat (10/4/2015). Di antara sejumlah nama pengurus, terselip nama kader yang dikaitkan dengan kasus korupsi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menampik jika pemilihan sejumlah nama tersebut menunjukan komitmen PDIP rendah terhadap korupsi. “Yakinlah, jika memang ada kader PDIP yang terbukti korupsi, partai tidak segan memberikan pemecatan,” kata Hasto di Grand Inna Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali, Jumat (10/4/2015).
Nama yang dimaksud adalah Rokhmin Dahuri yang menjadi Ketua Bidang Kemaritiman. Ia merupakan mantan narapidana kasus dana non budgeter sewaktu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.
Lalu, Bambang Dwi Hartono yang menjadi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI-P, yang merupakan tersangka kasus gratifikasi pungutan pajak daerah senilai Rp720 juta. Ada pula Idham Samawi yang menjadi Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI-P dan diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dana hibah Persiba Bantul.
Hasto pun menerangkan, kasus yang menjerat kader PDIP kebanyakan lantaran ada dugaan rekayasa. Hal itu, kata dia, nampak dalam kasus yang menjerat Idham Samawi. “Misalnya dalam kasus Idham Samawi dalam kajian yang dilakukan oleh DPP, ada latar belakang politik yang sangat kuat, latar belakang yang berkaitan dengan pemilu kada, latar belakang yang berkaitan dngan rivalitas penetuan DPD,” tegas dia.
medcom.id, Denpasar: Susunan kepengurusan DPP PDI Perjuangan sudah dibentuk Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Jumat (10/4/2015). Di antara sejumlah nama pengurus, terselip nama kader yang dikaitkan dengan kasus korupsi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menampik jika pemilihan sejumlah nama tersebut menunjukan komitmen PDIP rendah terhadap korupsi. “Yakinlah, jika memang ada kader PDIP yang terbukti korupsi, partai tidak segan memberikan pemecatan,” kata Hasto di Grand Inna Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali, Jumat (10/4/2015).
Nama yang dimaksud adalah Rokhmin Dahuri yang menjadi Ketua Bidang Kemaritiman. Ia merupakan mantan narapidana kasus dana non budgeter sewaktu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.
Lalu, Bambang Dwi Hartono yang menjadi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI-P, yang merupakan tersangka kasus gratifikasi pungutan pajak daerah senilai Rp720 juta. Ada pula Idham Samawi yang menjadi Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI-P dan diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus dana hibah Persiba Bantul.
Hasto pun menerangkan, kasus yang menjerat kader PDIP kebanyakan lantaran ada dugaan rekayasa. Hal itu, kata dia, nampak dalam kasus yang menjerat Idham Samawi. “Misalnya dalam kasus Idham Samawi dalam kajian yang dilakukan oleh DPP, ada latar belakang politik yang sangat kuat, latar belakang yang berkaitan dengan pemilu kada, latar belakang yang berkaitan dngan rivalitas penetuan DPD,” tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
