medcom.id, Jakarta: Ada empat alasan mengapa publik cemas dengan masa depan penegakan hukum di Tanah Air. Pertama, adanya pelemahan KPK lewat kasus cicak versus buaya jilid II.
"75,37 persen publik percaya terjadi pelemahan KPK," kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis survei `Kondisi Hukum Setelah Kasus BG` di kantor LSI, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (24/2/2015).
Alasan kedua, wibawa Polri telah rontok ketika Komjen Budi Gunawan dijadikan tersangka kasus suap. Padahal, Komjen Budi adalah calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi.
Celakanya, menurut Rully, Polri balik menyerang dengan menetapkan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka.
"73,02 persen publik percaya wibawa Polri telah rontok," terang Rully.
Ketiga, tambah Rully, Presiden Jokowi lamban menuntaskan polemik pelantikan Komjen Budi. "Sebanyak 55,65 persen responden meyakini Jokowi kurang tegas dalam menjalankan tugas," ungkap Rully.
Alasan terakhir, kelompok partai pendukung pemerintah, Koalisi Indonesia Hebat, tidak sensitif dan tidak berpihak kepada rakyat. Buktinya, KIH tak henti mendesak agar Presiden Jokowi lekas melantik Komjen Budi.
"Sebanyak 73,17% publik kecewa dengan sikap KIH," beber Rully.
Survei dihelat pada 20-22 Februari 2015 di 33 provinsi. Sigi menggunakan metode multistage random sampling dengan sampel sebanyak 1.200 responden. Estimasi margin error 2,9%.
Selain survei, LSI melengkapi data dan analisis melalui riset kualitatif, yaitu dengan metode in depth interview, FGD, dan analisis media.
medcom.id, Jakarta: Ada empat alasan mengapa publik cemas dengan masa depan penegakan hukum di Tanah Air. Pertama, adanya pelemahan KPK lewat kasus cicak versus buaya jilid II.
"75,37 persen publik percaya terjadi pelemahan KPK," kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis survei `Kondisi Hukum Setelah Kasus BG` di kantor LSI, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (24/2/2015).
Alasan kedua, wibawa Polri telah rontok ketika Komjen Budi Gunawan dijadikan tersangka kasus suap. Padahal, Komjen Budi adalah calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi.
Celakanya, menurut Rully, Polri balik menyerang dengan menetapkan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka.
"73,02 persen publik percaya wibawa Polri telah rontok," terang Rully.
Ketiga, tambah Rully, Presiden Jokowi lamban menuntaskan polemik pelantikan Komjen Budi. "Sebanyak 55,65 persen responden meyakini Jokowi kurang tegas dalam menjalankan tugas," ungkap Rully.
Alasan terakhir, kelompok partai pendukung pemerintah, Koalisi Indonesia Hebat, tidak sensitif dan tidak berpihak kepada rakyat. Buktinya, KIH tak henti mendesak agar Presiden Jokowi lekas melantik Komjen Budi.
"Sebanyak 73,17% publik kecewa dengan sikap KIH," beber Rully.
Survei dihelat pada 20-22 Februari 2015 di 33 provinsi. Sigi menggunakan metode
multistage random sampling dengan sampel sebanyak 1.200 responden. Estimasi
margin error 2,9%.
Selain survei, LSI melengkapi data dan analisis melalui riset kualitatif, yaitu dengan metode
in depth interview, FGD, dan analisis media.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ICH)
