medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Boni Hargens menilai polemik wacana revisi Undang-undang Pilkada nomor 8 tahun 2015 hanya 'kegenitan' berlebihan. Apalagi, wacana revisi ini disebut-sebut hanya untuk melindungi dua partai, Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan agar bisa ikut Pilkada.
"Revisi itu kan setelah UU dijalankan. Kalau setelah dijalankan ternyata ini tak cukup meng-cover masalah yang ada, baru silahkan direvisi. Nah, ini masalahnya UU belom dijalankan, tapi menuntut direvisi, artinya bahwa yang membuat UU ini terlalu terburu-buru dan tidak memahami secara subtantif," ujar Boni Hargens dalam acara Primetime News, Metro TV, Kamis (28/5/2015).
"Wacana revisi UU Pilkada sebetulnya wacana terbatas milik Golkar dan PPP. Padahal dalam UU nomor 8, pasal 42 A ada tiga ayat yang menjelaskan, bahwa partai yang berkonflik masih bisa untuk ikut pilkada serentak. Saya kira ini 'kegenitan' yang berlebihan," lanjut dia.
Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman membantah pernyataan Boni. Dia menegaskan, tidak 'kegenitan' dari wacana revisi UU Pilkada. Namun, ini sebagai bentuk kewajiban dari DPR. "Kami juga komisi II akan mengevaluasi. Persoalan ini adalah kami ingin Pilkada serentak berjalan dengan baik. Tahapan-tahapan juga tidak kami ganggu. DPR akan membahas secara terang," kata Rambe.
"Anggota komisi II melalui rapat juga mengusulkan revisi bukan hanya soal perkara yang menyangkut parpol untuk ikut serta Pilkada. Yang harus direvisi ini kan termasuk misalnya revisi terbatas, tapi penting untuk direvisi. Saya jamin tidak akan mengganggu tahapan pilkada," papar dia.
medcom.id, Jakarta: Pengamat Politik Boni Hargens menilai polemik wacana revisi Undang-undang Pilkada nomor 8 tahun 2015 hanya 'kegenitan' berlebihan. Apalagi, wacana revisi ini disebut-sebut hanya untuk melindungi dua partai, Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan agar bisa ikut Pilkada.
"Revisi itu kan setelah UU dijalankan. Kalau setelah dijalankan ternyata ini tak cukup meng-
cover masalah yang ada, baru silahkan direvisi. Nah, ini masalahnya UU belom dijalankan, tapi menuntut direvisi, artinya bahwa yang membuat UU ini terlalu terburu-buru dan tidak memahami secara subtantif," ujar Boni Hargens dalam acara
Primetime News, Metro TV, Kamis (28/5/2015).
"Wacana revisi UU Pilkada sebetulnya wacana terbatas milik Golkar dan PPP. Padahal dalam UU nomor 8, pasal 42 A ada tiga ayat yang menjelaskan, bahwa partai yang berkonflik masih bisa untuk ikut pilkada serentak. Saya kira ini 'kegenitan' yang berlebihan," lanjut dia.
Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman membantah pernyataan Boni. Dia menegaskan, tidak 'kegenitan' dari wacana revisi UU Pilkada. Namun, ini sebagai bentuk kewajiban dari DPR. "Kami juga komisi II akan mengevaluasi. Persoalan ini adalah kami ingin Pilkada serentak berjalan dengan baik. Tahapan-tahapan juga tidak kami ganggu. DPR akan membahas secara terang," kata Rambe.
"Anggota komisi II melalui rapat juga mengusulkan revisi bukan hanya soal perkara yang menyangkut parpol untuk ikut serta Pilkada. Yang harus direvisi ini kan termasuk misalnya revisi terbatas, tapi penting untuk direvisi. Saya jamin tidak akan mengganggu tahapan pilkada," papar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
