medcom.id, Jakarta: Pimpinan DPR berencana memanggil Sekretariat Jenderal DPR RI. Pimpinan DPR akan meminta keterangan seputar rencana kunjungan kerja (kunker) panitia khusus (pansus) RUU Pemilihan Umum ke Jerman dan Meksiko yang menuai kritik publik.
"Sekarang melihat kondisi seperti itu, kita tanya dulu dari pelaksana tugas pak Sekjen untuk dikonfirmasi pada rapat pimpinan," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 1 Maret 2017.
Namun dia menyebut pemanggilan ini belum dijadwalkan, sebab semua sumber daya DPR tengah fokus untuk acara kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud.
Dia menilai penolakan ini bukan karena publik tak setuju dengan kunker ke keluar negeri. Tapi karena kunker kadang tanpa penjelasan dan akses informasi terbuka untuk publik.
"Biasanya kita mengingatkan membawa teman media sebagai akses monitoring untuk publik, supaya tidak terkesan ditutup-tutupi," kata Taufik.
Pimpinan DPR tak bisa menjawab soal urgensi pelaksanaan kunker ke Jerman dan Meksiko. Sebab fungsi pimpinan hanya fasilitasi anggaran yang diajukan pansus. Mengenai penting tidaknya kunker ditentukan oleh kesepakatan dalam pansus.
Taufik sendiri menilai kunker kadang dibutuhkan dalam menyusun perundang-undangan. Terutama untuk menggali informasi yang tidak terungkap dan tersedia di literatur publik.
"Sebetulnya istilah diplomasi parlemen terkait hal penting menjadi salah satu barangkali yang tidak bisa dipelajari, atau diterima pada saat pembacaan literatur atau internet," tandas politikus PAN ini.
medcom.id, Jakarta: Pimpinan DPR berencana memanggil Sekretariat Jenderal DPR RI. Pimpinan DPR akan meminta keterangan seputar rencana kunjungan kerja (kunker) panitia khusus (pansus) RUU Pemilihan Umum ke Jerman dan Meksiko yang menuai kritik publik.
"Sekarang melihat kondisi seperti itu, kita tanya dulu dari pelaksana tugas pak Sekjen untuk dikonfirmasi pada rapat pimpinan," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 1 Maret 2017.
Namun dia menyebut pemanggilan ini belum dijadwalkan, sebab semua sumber daya DPR tengah fokus untuk acara kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud.
Dia menilai penolakan ini bukan karena publik tak setuju dengan kunker ke keluar negeri. Tapi karena kunker kadang tanpa penjelasan dan akses informasi terbuka untuk publik.
"Biasanya kita mengingatkan membawa teman media sebagai akses monitoring untuk publik, supaya tidak terkesan ditutup-tutupi," kata Taufik.
Pimpinan DPR tak bisa menjawab soal urgensi pelaksanaan kunker ke Jerman dan Meksiko. Sebab fungsi pimpinan hanya fasilitasi anggaran yang diajukan pansus. Mengenai penting tidaknya kunker ditentukan oleh kesepakatan dalam pansus.
Taufik sendiri menilai kunker kadang dibutuhkan dalam menyusun perundang-undangan. Terutama untuk menggali informasi yang tidak terungkap dan tersedia di literatur publik.
"Sebetulnya istilah diplomasi parlemen terkait hal penting menjadi salah satu barangkali yang tidak bisa dipelajari, atau diterima pada saat pembacaan literatur atau internet," tandas politikus PAN ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
