medcom.id, Jakarta: Pemerintah membutuhkan anggaran baru agar proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) tak berhenti di tengah jalan. Hal ini disebabkan proyek sebelumnya diduga telah dikorupsi hingga merugikan negara mencapai Rp2,3 triliun.
"Ya harus dianggarkan baru (supaya proyek tak berhenti)," kata Kepala Staf Presiden, Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 14 Maret 2017.
Teten mengatakan, keberadaan KTP-el untuk mempermudah masyarakat mengurus berbagai hal. Sayangnya, ada praktik culas dalam menggarap megaproyek tersebut.
"Ya sebenernya KTP-el itu kan untuk membuat single identity, supaya ini untuk urusan kependudukan, data perbankan. Untuk mengurangi kejahatan perbankan, soal pertanahan dan lain sebagainya. Ya tapi dikorupsi jadi ini harus dianggarkan baru," kata dia.
Selain itu, kata dia, sistem pengadaan KTP-el juga sudah berantakan. Itu diketahuinya langsung dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Kalau memang (sistem berantakan), artinya kan ini beda dengan pembangunan fisik ya. Jadi ini harus dilihat lagi apakah software, database sistemnya, ini masih bisa diteruskan atau tidak tapi memang harus ada," ujar dia.
Namun bila harus dimulai dengan anggaran baru, pengadaan proyek KTP-el belum tentu harus dari awal. "Belum tentu (ulang dari awal) nanti kan harus diassessment dulu," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah membutuhkan anggaran baru agar proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) tak berhenti di tengah jalan. Hal ini disebabkan proyek sebelumnya diduga telah dikorupsi hingga merugikan negara mencapai Rp2,3 triliun.
"Ya harus dianggarkan baru (supaya proyek tak berhenti)," kata Kepala Staf Presiden, Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 14 Maret 2017.
Teten mengatakan, keberadaan KTP-el untuk mempermudah masyarakat mengurus berbagai hal. Sayangnya, ada praktik culas dalam menggarap megaproyek tersebut.
"Ya sebenernya KTP-el itu kan untuk membuat single identity, supaya ini untuk urusan kependudukan, data perbankan. Untuk mengurangi kejahatan perbankan, soal pertanahan dan lain sebagainya. Ya tapi dikorupsi jadi ini harus dianggarkan baru," kata dia.
Selain itu, kata dia, sistem pengadaan KTP-el juga sudah berantakan. Itu diketahuinya langsung dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Kalau memang (sistem berantakan), artinya kan ini beda dengan pembangunan fisik ya. Jadi ini harus dilihat lagi apakah software, database sistemnya, ini masih bisa diteruskan atau tidak tapi memang harus ada," ujar dia.
Namun bila harus dimulai dengan anggaran baru, pengadaan proyek KTP-el belum tentu harus dari awal. "Belum tentu (ulang dari awal) nanti kan harus diassessment dulu," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DRI)
