medcom.id, Jakarta: Pengamat dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi mengkritik keras pilkada tak langsung. Menurutnya, pilkada tak langsung mengorbankan hak politik pemilih di seluruh nusantara.
"Ada 170 juta pemilih di Indonesia. Tapi mau diberangus hak poltiknya dengan pilkada tak langsung. Ini genosida politik," ujar Jojo dalam konferensi pers di Kafe Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).
Menurut dia, hal ini tak bisa ditoleransi. Ia bersama dengan jajaran LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Pemilu (KPP) akan memperjuangkan agar pilkada dilaksanakan secara langsung.
M. Afifuddin dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) berpandangan sama. "Penghapusan Pilkada langsung merupakan penghilangan hak politik rakyat untuk memilih," tegas Afif.
medcom.id, Jakarta: Pengamat dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi mengkritik keras pilkada tak langsung. Menurutnya, pilkada tak langsung mengorbankan hak politik pemilih di seluruh nusantara.
"Ada 170 juta pemilih di Indonesia. Tapi mau diberangus hak poltiknya dengan pilkada tak langsung. Ini genosida politik," ujar Jojo dalam konferensi pers di Kafe Kopi Deli, Jalan Sunda, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).
Menurut dia, hal ini tak bisa ditoleransi. Ia bersama dengan jajaran LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Pemilu (KPP) akan memperjuangkan agar pilkada dilaksanakan secara langsung.
M. Afifuddin dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) berpandangan sama. "Penghapusan Pilkada langsung merupakan penghilangan hak politik rakyat untuk memilih," tegas Afif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
