medcom.id, Jakarta: Menteri dari kalangan profesional dinilai tak menjamin memiliki kinerja lebih baik dibanding menteri yang berasal dari partai politik (parpol). Sebab kualitas sumber daya manusia dari kalangan parpol tak kalah dengan kalangan non parpol.
"Kompetensi itu bukan tergantung dari parpol atau non parpol, tapi ya tergantung sumber daya yang dipilih jadi menteri itu sendiri," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Sabtu (15/8/2014).
Soal kekhawatiran bahwa akan terpecah konsentrasi, lanjutnya, maka hal itu adalah berlebihan. "Coba kita lihat pengurus DPP parpol itu isinya bisa puluhan orang. Ketua DPP saja bisa 20 orang, belum sekjen, wasekjen, ketua-ketua departemen. Jadi kalau ada salah satu kadernya jadi menteri, maka kader yang menggantikan tugasnya sudah banyak sekali," bebernya.
Dia mengatakan, baik buruknya kinerja bukan tergantung latar belakang politiknya. Menteri yang berasal dari parpol kinerjanya ada yang baik ada juga yang buruk. Yang non parpol pun sama saja. "Menteri atau pejabat dari kalangan non parpol yang kena kasus korupsi juga banyak. Sama, menteri dari parpol juga ada yang korupsi," imbuhnya.
Kalau soal kinerja, sambungnya, pejabat parpol non parpol ini begitu dimasalahkan. "Kenapa enggak sekalian saja wakil-wakil rakyat kita di DPR suruh copot baju parpolnya? Supaya dianggap bisa 24 jam memikirkan rakyat. Kenapa hanya pejabat di eksekutif?" tutupnya.
medcom.id, Jakarta: Menteri dari kalangan profesional dinilai tak menjamin memiliki kinerja lebih baik dibanding menteri yang berasal dari partai politik (parpol). Sebab kualitas sumber daya manusia dari kalangan parpol tak kalah dengan kalangan non parpol.
"Kompetensi itu bukan tergantung dari parpol atau non parpol, tapi ya tergantung sumber daya yang dipilih jadi menteri itu sendiri," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, saat berbincang dengan
Metrotvnews.com, Sabtu (15/8/2014).
Soal kekhawatiran bahwa akan terpecah konsentrasi, lanjutnya, maka hal itu adalah berlebihan. "Coba kita lihat pengurus DPP parpol itu isinya bisa puluhan orang. Ketua DPP saja bisa 20 orang, belum sekjen, wasekjen, ketua-ketua departemen. Jadi kalau ada salah satu kadernya jadi menteri, maka kader yang menggantikan tugasnya sudah banyak sekali," bebernya.
Dia mengatakan, baik buruknya kinerja bukan tergantung latar belakang politiknya. Menteri yang berasal dari parpol kinerjanya ada yang baik ada juga yang buruk. Yang non parpol pun sama saja. "Menteri atau pejabat dari kalangan non parpol yang kena kasus korupsi juga banyak. Sama, menteri dari parpol juga ada yang korupsi," imbuhnya.
Kalau soal kinerja, sambungnya, pejabat parpol non parpol ini begitu dimasalahkan. "Kenapa enggak sekalian saja wakil-wakil rakyat kita di DPR suruh copot baju parpolnya? Supaya dianggap bisa 24 jam memikirkan rakyat. Kenapa hanya pejabat di eksekutif?" tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
