medcom.id, Jakarta: Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membahas revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), diwarnai aksi walk-out anggota fraksi tiga partai koalisi pendukung Jokowi-JK. Ketiga partai itu, PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, keluar lantaran menilai revisi UU MD3 terkesan dipaksakan.
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani, pihaknya memandang ada penzaliman terhadap suara rakyat. Pasalnya, kata Puan, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu dijegal menjadi pimpinan DPR.
"Atas nama tirani mayoritas yang ada di DPR, berusaha untuk dipotong hak-haknya atau diganjal, sehingga kami tidak bisa mempunyai hak menjadi pimpinan DPR," kata puteri Megawati Soekarnoputri itu di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2014).
Menurut Puan, sesuai UU MD3 tahun 2009, partai pemenang pemilu berhak atas kursi pimpinan DPR. Namun, enam partai lainnya sengaja menggergaji hak rakyat yang dipercayakan kepada PDI Perjuangan.
"Ini menyalahi pesta demokrasi, dan tidak ada lagi rasa hormat-menghormati dan menghargai sesama parpol yang ada di DPR. Hanya bagaimana kekuasaan diperoleh dengan cara apapun," kata Puan.
medcom.id, Jakarta: Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membahas revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), diwarnai aksi
walk-out anggota fraksi tiga partai koalisi pendukung Jokowi-JK. Ketiga partai itu, PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, keluar lantaran menilai revisi UU MD3 terkesan dipaksakan.
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani, pihaknya memandang ada penzaliman terhadap suara rakyat. Pasalnya, kata Puan, PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu dijegal menjadi pimpinan DPR.
"Atas nama tirani mayoritas yang ada di DPR, berusaha untuk dipotong hak-haknya atau diganjal, sehingga kami tidak bisa mempunyai hak menjadi pimpinan DPR," kata puteri Megawati Soekarnoputri itu di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2014).
Menurut Puan, sesuai UU MD3 tahun 2009, partai pemenang pemilu berhak atas kursi pimpinan DPR. Namun, enam partai lainnya sengaja menggergaji hak rakyat yang dipercayakan kepada PDI Perjuangan.
"Ini menyalahi pesta demokrasi, dan tidak ada lagi rasa hormat-menghormati dan menghargai sesama parpol yang ada di DPR. Hanya bagaimana kekuasaan diperoleh dengan cara apapun," kata Puan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JCO)
