medcom.id Jakarta: Rencana penghapusan pilkada langsung dari UU Pilkada menjadi polemik. Diskusi pro dan kontra yang terjadi, dapat dilihat sebagai pendidikan politik bagi masyarakat dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik.
"Kalau mau revolusi mental, itu sekarang untuk memberikan pendidikan politik. Rakyat harus diberi kesempatan untuk diberikan revolusi mental, menghapus money politik," kata anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra, Rindhoko dalam sidang paripurna di komplek parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014).
Ia mengatakan pendidikan politik harus diberikan kepada masyarakat dengan mengesahkan RUU Pilkada ini. Berdasarkan realita yang terlihat dalam praktek pilkada langsung, kata ia, seorang rakyat bisa menerima lebih dari satu amplop dan tidak memilih pasangan yang memberikan uang.
Ia menilai, rakyat menjadi korban yang dirusak oleh money politik. Lebih lanjut, tambah ia, akibat pilkada langsung yang telah dilakukan selama sepuluh tahun ini muncul slogan Wani Piro. "Itu muncul karena pilkada langsung," kata politisi Gerindra itu.
Namun, ada yang aneh dalam peryataan yang diberikan oleh anggota komisi II DPR ini. Ia mengecam terjadinya money politik di masyarakat, namun ia tidak mengecam jika money politik tersebut ada di DPRD.
"Kalau ada money politik, 50-100-an orang di DPRD saja," kata ia.
Menurutnya, RUU Pilkada ini dapat menjadi bagian dari upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efisien. Dengan memperhatikan dinamika pilkada, RUU ini diharapkan dapat menjadi kebijakan terbaik bagi masyarakat.
medcom.id Jakarta: Rencana penghapusan pilkada langsung dari UU Pilkada menjadi polemik. Diskusi pro dan kontra yang terjadi, dapat dilihat sebagai pendidikan politik bagi masyarakat dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik.
"Kalau mau revolusi mental, itu sekarang untuk memberikan pendidikan politik. Rakyat harus diberi kesempatan untuk diberikan revolusi mental, menghapus money politik," kata anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra, Rindhoko dalam sidang paripurna di komplek parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014).
Ia mengatakan pendidikan politik harus diberikan kepada masyarakat dengan mengesahkan RUU Pilkada ini. Berdasarkan realita yang terlihat dalam praktek pilkada langsung, kata ia, seorang rakyat bisa menerima lebih dari satu amplop dan tidak memilih pasangan yang memberikan uang.
Ia menilai, rakyat menjadi korban yang dirusak oleh money politik. Lebih lanjut, tambah ia, akibat pilkada langsung yang telah dilakukan selama sepuluh tahun ini muncul slogan Wani Piro. "Itu muncul karena pilkada langsung," kata politisi Gerindra itu.
Namun, ada yang aneh dalam peryataan yang diberikan oleh anggota komisi II DPR ini. Ia mengecam terjadinya money politik di masyarakat, namun ia tidak mengecam jika money politik tersebut ada di DPRD.
"Kalau ada money politik, 50-100-an orang di DPRD saja," kata ia.
Menurutnya, RUU Pilkada ini dapat menjadi bagian dari upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efisien. Dengan memperhatikan dinamika pilkada, RUU ini diharapkan dapat menjadi kebijakan terbaik bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
