medcom.id, Jakarta: Lobi di tingkat elite antara dua koalisi yang berkonflik di DPR masih terus berjalan. Namun, manuver politik di parlemen masih belum berhenti.
Hari ini, DPR tandingan bentukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah menentukan susunan nama-nama anggota alat kelengkapan dewan (AKD). Nama-nama yang sudah masuk dalam daftar diminta untuk berada di komisi masing-masing guna menggelar rapat.
"Ada sebelas komisi, hasil ini diserahkan kepada pimpinan fraksi, setiap anggota harus ke komisi masing-masing," kata politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Efek dari pembentukan AKD di kubu KIH ini, menurut Hendrawan, membuat DPR semakin tak produktif. Lembaga legislatif ini belum optimal menjalankan fungsi dan perannya. Ini karena kedua belah pihak, baik DPR yang sah maupun DPR tandingan bentukan KIH tak memenuhi persyaratan. Hanya ada lima fraksi di masing-masing kubu yang jelas tak memenuhi tata tertib.
"Yang terjadi kan sekarang dua-duanya tidak sah, bagaimana bisa berjalan. Berarti DPR lumpuh. Supaya jalan, semua harus musyawarah mufakat. Sebelah sana (KMP) tidak bisa bergerak karena tidak sah, kami juga terganjal," terang Hendrawan.
medcom.id, Jakarta: Lobi di tingkat elite antara dua koalisi yang berkonflik di DPR masih terus berjalan. Namun, manuver politik di parlemen masih belum berhenti.
Hari ini, DPR tandingan bentukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah menentukan susunan nama-nama anggota alat kelengkapan dewan (AKD). Nama-nama yang sudah masuk dalam daftar diminta untuk berada di komisi masing-masing guna menggelar rapat.
"Ada sebelas komisi, hasil ini diserahkan kepada pimpinan fraksi, setiap anggota harus ke komisi masing-masing," kata politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Efek dari pembentukan AKD di kubu KIH ini, menurut Hendrawan, membuat DPR semakin tak produktif. Lembaga legislatif ini belum optimal menjalankan fungsi dan perannya. Ini karena kedua belah pihak, baik DPR yang sah maupun DPR tandingan bentukan KIH tak memenuhi persyaratan. Hanya ada lima fraksi di masing-masing kubu yang jelas tak memenuhi tata tertib.
"Yang terjadi kan sekarang dua-duanya tidak sah, bagaimana bisa berjalan. Berarti DPR lumpuh. Supaya jalan, semua harus musyawarah mufakat. Sebelah sana (KMP) tidak bisa bergerak karena tidak sah, kami juga terganjal," terang Hendrawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
