medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program baru yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang merupakan perbaikan dari program sebelumnya yakni BPJS. Namun, Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widjajarta menilai program akan memiliki masalah yang sama dengan BPJS.
"Pasti setara (masalah yang timbul), dengan perhitungan ini (rumah sakit) pemerintah tidak ada masalah karena ditanggung oleh APBN atau APBD, tapi tidak dengan (rumah sakit) swasta," kata Marius saat dihubungi Metrotvnews.com, di Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Marius mejelaskan, KIS yang menggunakan dana BPJS dengan bantuan sebesar Rp19.225 per orang merupakan jumlah yang kecil untuk bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dari setiap rumah sakit.
"Kalau kita (ingin) melihat pelayanan (yang bagus) harus kita lihat dari hulunya jangan hilirnya saja. Sebetulnya itu kan (KIS) dananya menggunakan dana BPJS, dana BPJS itu kan sangat minim hitungannya per kepala hanya Rp19.225. Itu dana yang sangat minimal dan tidak masuk akal," jelas dia.
Menurut dia, pemerintah harus menghitung ulang dana bantuan yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Karena, dana yang diberikan saat ini Rp19.225 masih terhitung sangat minim jika ingin masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
"Dihitung ulang cost nya yang benar itu berapa, dihitung data orang miskin itu berapa sih, nanti akan keluar berapa sih dana yang akan dikeluarkan. Jadi tidak ada lagi antrean-antrean panjang," tukasnya.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program baru yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang merupakan perbaikan dari program sebelumnya yakni BPJS. Namun, Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widjajarta menilai program akan memiliki masalah yang sama dengan BPJS.
"Pasti setara (masalah yang timbul), dengan perhitungan ini (rumah sakit) pemerintah tidak ada masalah karena ditanggung oleh APBN atau APBD, tapi tidak dengan (rumah sakit) swasta," kata Marius saat dihubungi Metrotvnews.com, di Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Marius mejelaskan, KIS yang menggunakan dana BPJS dengan bantuan sebesar Rp19.225 per orang merupakan jumlah yang kecil untuk bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dari setiap rumah sakit.
"Kalau kita (ingin) melihat pelayanan (yang bagus) harus kita lihat dari hulunya jangan hilirnya saja. Sebetulnya itu kan (KIS) dananya menggunakan dana BPJS, dana BPJS itu kan sangat minim hitungannya per kepala hanya Rp19.225. Itu dana yang sangat minimal dan tidak masuk akal," jelas dia.
Menurut dia, pemerintah harus menghitung ulang dana bantuan yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Karena, dana yang diberikan saat ini Rp19.225 masih terhitung sangat minim jika ingin masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
"Dihitung ulang
cost nya yang benar itu berapa, dihitung data orang miskin itu berapa sih, nanti akan keluar berapa sih dana yang akan dikeluarkan. Jadi tidak ada lagi antrean-antrean panjang," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
