medcom.id, Jakarta. Isu penjegalan dan boikot prosesi peresmian Jokowi-JK sebagai Presiden-Wapres RI 2014-2019, menjadi perhatian Presiden SBY. Dia menegaskan bahwa MPR tidak punya hak membuat presiden-wapres hasil pilihan langsung rakyat menjadi tidak sah.
"Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR. Maka MPR tidak berhak membuat tidak sahnya Presiden terpilih," kata Presiden SBY di dalam akun twitternya @SBYudhoyono, Jumat (10/10/2014).
Situasi yang kurang lebih serupa SBY alami saat dilantik pada 20 Oktober 2004 sebagai Presiden RI 2004-2009. Ketika itu dirinya sebagai presiden terpilih tidak diperbolehkan berpidato pada hari pelantikan di MPR.
"Rakyat marah. Ada yang bilang MPR 'ditekan' pihak tertentu untuk tidak membolehkan Presiden berpidato. Saya mengalah dan berpidato di Istana Negara," sambungnya.
Untungnya saat pelantikan periode dua pemerintahnnya, intrik sejenis tidak terulang. Presiden SBY sepenuhnya yakin bahwa kali ini seluruh anggota parlemen terutama jajaran pimpinan MPR memahami benar aturan main yang dicantumkan dalam konstitusi tersebut. Ketua MPR Zulkifli Hasan juga sudah pula menegaskannya, maka pasti MPR akan bertindak sesuai konstitusi dan harapan rakyat.
Maka menjadi aneh bila kemudian masih ada saja yang mendorong isu bahwa prosesi pelantikan Jokowi pada 20 Oktober 2014 akan dipersulit oleh MPR dengan cara membuat sidang paripurna menjadi tidak memenuhi syarat kuorum. Karena tidak memenuhi syarat kuorum maka Jokowi-JK tidak dapat diresmikan sebagai Presiden-Wapres RI 2014-2019 dan buntutnya SBY bisa memperpanjang masa jabatan sebagai Presiden RI.
"Isu begini menyesatkan! Tidak mencerdaskan dan tidak bertanggung jawab! Keterlaluan menuduh saya ingin memperpanjang masa jabatan," sesal SBY.
"Jabatan saya berakhir 20 Oktober 2014 mendatang. Konstitusi menetapkan Presiden RI hanya menjabat selama 2 periode. Saya ikut memperjuangkan ketentuan ini di awal reformasi dulu. Tidak ada niatan memperpanjang jabatan saya sebagai Presiden RI, satu hari pun tidak!" tegasnya.
medcom.id, Jakarta. Isu penjegalan dan boikot prosesi peresmian Jokowi-JK sebagai Presiden-Wapres RI 2014-2019, menjadi perhatian Presiden SBY. Dia menegaskan bahwa MPR tidak punya hak membuat presiden-wapres hasil pilihan langsung rakyat menjadi tidak sah.
"Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR. Maka MPR tidak berhak membuat tidak sahnya Presiden terpilih," kata Presiden SBY di dalam akun twitternya @SBYudhoyono, Jumat (10/10/2014).
Situasi yang kurang lebih serupa SBY alami saat dilantik pada 20 Oktober 2004 sebagai Presiden RI 2004-2009. Ketika itu dirinya sebagai presiden terpilih tidak diperbolehkan berpidato pada hari pelantikan di MPR.
"Rakyat marah. Ada yang bilang MPR 'ditekan' pihak tertentu untuk tidak membolehkan Presiden berpidato. Saya mengalah dan berpidato di Istana Negara," sambungnya.
Untungnya saat pelantikan periode dua pemerintahnnya, intrik sejenis tidak terulang. Presiden SBY sepenuhnya yakin bahwa kali ini seluruh anggota parlemen terutama jajaran pimpinan MPR memahami benar aturan main yang dicantumkan dalam konstitusi tersebut. Ketua MPR Zulkifli Hasan juga sudah pula menegaskannya, maka pasti MPR akan bertindak sesuai konstitusi dan harapan rakyat.
Maka menjadi aneh bila kemudian masih ada saja yang mendorong isu bahwa prosesi pelantikan Jokowi pada 20 Oktober 2014 akan dipersulit oleh MPR dengan cara membuat sidang paripurna menjadi tidak memenuhi syarat kuorum. Karena tidak memenuhi syarat kuorum maka Jokowi-JK tidak dapat diresmikan sebagai Presiden-Wapres RI 2014-2019 dan buntutnya SBY bisa memperpanjang masa jabatan sebagai Presiden RI.
"Isu begini menyesatkan! Tidak mencerdaskan dan tidak bertanggung jawab! Keterlaluan menuduh saya ingin memperpanjang masa jabatan," sesal SBY.
"Jabatan saya berakhir 20 Oktober 2014 mendatang. Konstitusi menetapkan Presiden RI hanya menjabat selama 2 periode. Saya ikut memperjuangkan ketentuan ini di awal reformasi dulu. Tidak ada niatan memperpanjang jabatan saya sebagai Presiden RI, satu hari pun tidak!" tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
