medcom.id, Jakarta: Steering Committee Munaslub Partai Golkar sepakat membentuk Komite Etik untuk mengawasi proses berlangsungnya Munaslub. Golkar khawatir para kadernya menjadi pesakitan KPK.
"Ini komitmen semua kader. Karena kalau kita lihat komposisi pemilik suara mayoritas itu pejabat Negara," kata Politikus Partai Golkar Indra J Piliang dalam Program Primetime News Metro TV, Senin (11/4/2016).
Mereka terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPR dan anggota DPRD. Komite etik ini diharapkan sebagai langkah mengantisipasi para pemilik suara yang kebetulan pejabat Negara itu, tidak terjerumus dosa korupsi.
"Status sebagai penyelenggara negara terikat di mana pun mereka berada," jelas Indra.
Dan sekitar 30 persen saja dari total keseluruhan pemilik suara adalah yang bukan pejabat atau penyelenggara Negara.
Indra mengungkapkan, pihaknya ingin proses pemilihan ketua umum berjalan dengan bersih. Golkar sudah sepakat melibatkan KPK dan PPATK agar upaya bebas politik uang itu bisa menjadi tradisi baru bagi Golkar.
"Kita tahu setiap Munas Golkar, uang beredar lumayan banyak. Money changer juga banyak ribut (melayani transaksi)," ungkap dia.
Pengamat Politik Hanta Yuda mengapresiasi langkah Golkar yang membentuk kode etik ini. Hanta mengatakan ini menjadi momentum bagi Golkar menunjukkan kepada publik bahwa partai yang memiliki struktur kekuasaan mapan di sejumlah daerah di Indonesia, bebas dari praktik politik uang atau bentuk tindak pidana korupsi lainnya.
medcom.id, Jakarta: Steering Committee Munaslub Partai Golkar sepakat membentuk Komite Etik untuk mengawasi proses berlangsungnya Munaslub. Golkar khawatir para kadernya menjadi pesakitan KPK.
"Ini komitmen semua kader. Karena kalau kita lihat komposisi pemilik suara mayoritas itu pejabat Negara," kata Politikus Partai Golkar Indra J Piliang dalam
Program Primetime News Metro TV, Senin (11/4/2016).
Mereka terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPR dan anggota DPRD. Komite etik ini diharapkan sebagai langkah mengantisipasi para pemilik suara yang kebetulan pejabat Negara itu, tidak terjerumus dosa korupsi.
"Status sebagai penyelenggara negara terikat di mana pun mereka berada," jelas Indra.
Dan sekitar 30 persen saja dari total keseluruhan pemilik suara adalah yang bukan pejabat atau penyelenggara Negara.
Indra mengungkapkan, pihaknya ingin proses pemilihan ketua umum berjalan dengan bersih. Golkar sudah sepakat melibatkan KPK dan PPATK agar upaya bebas politik uang itu bisa menjadi tradisi baru bagi Golkar.
"Kita tahu setiap Munas Golkar, uang beredar lumayan banyak. Money changer juga banyak ribut (melayani transaksi)," ungkap dia.
Pengamat Politik Hanta Yuda mengapresiasi langkah Golkar yang membentuk kode etik ini. Hanta mengatakan ini menjadi momentum bagi Golkar menunjukkan kepada publik bahwa partai yang memiliki struktur kekuasaan mapan di sejumlah daerah di Indonesia, bebas dari praktik politik uang atau bentuk tindak pidana korupsi lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
