medcom.id, Jakarta: Pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin memberikan respons positif terhadap wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) Bela Negara. Wacana ini dikeluarkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
"Itu bagus asal ada dasar konstitusinya. Lazimnya kewajiban bela negara itu di negara manapun adalah kewajiban dan hak asasi setiap warga negara," kata Din di kantor MUI, Jakarta, Kamis (15/10/2015).
Din mengatakan, pemerintah perlu mengkaji konsep dan penerapan program bela negara. Sebab, penerapan program tersebut berbeda di setiap negara.
"Ada yang menyebut wajib militer, ada juga resimen mahasiswa (menwa), ada juga pertahanan sipil (hansip). Nah kita dulu punya itu," terang Din.
Meski memberikan respons positif terhadap program ini, Din mengaku belum memahami konsep bela negara yang diwacanakan pemerintah.
"Saya belum berpikir khusus tentang itu. Tapi membela negara itu ya kewajiban dan hak dasar warga negara yang bisa dilakukan dengan banyak macam pendekatan sesuai visi masing-masing warga negara," kata Din.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ancaman terbagi menjadi dua. Pertama, ancaman belum nyata. Misalkan, peperangan antarnegara yang melibatkan Indonesia dengan segenap potensi prajurit dan alat utama sistem persenjataannya.
"Harapan kita tidak menjadi nyata. Namun hal itu perlu diwaspadai, karena sewaktu-waktu bisa terjadi. Kita gerakan nonblok. Berkawan dengan semua negara. Seperti, Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok," kata Ryamizard.
Kedua, ancaman nyata. Ryamizard sempat menyinggung konflik ojek berbasis aplikasi dan ojek pangkalan. Hal itu bentuk ancaman yang nyata. Sesama warga negara saling bentrok. Ia sangat menyesalkan konflik tersebut. "Sama-sama ojek, kok berkelahi ," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin memberikan respons positif terhadap wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) Bela Negara. Wacana ini dikeluarkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
"Itu bagus asal ada dasar konstitusinya. Lazimnya kewajiban bela negara itu di negara manapun adalah kewajiban dan hak asasi setiap warga negara," kata Din di kantor MUI, Jakarta, Kamis (15/10/2015).
Din mengatakan, pemerintah perlu mengkaji konsep dan penerapan program bela negara. Sebab, penerapan program tersebut berbeda di setiap negara.
"Ada yang menyebut wajib militer, ada juga resimen mahasiswa (menwa), ada juga pertahanan sipil (hansip). Nah kita dulu punya itu," terang Din.
Meski memberikan respons positif terhadap program ini, Din mengaku belum memahami konsep bela negara yang diwacanakan pemerintah.
"Saya belum berpikir khusus tentang itu. Tapi membela negara itu ya kewajiban dan hak dasar warga negara yang bisa dilakukan dengan banyak macam pendekatan sesuai visi masing-masing warga negara," kata Din.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ancaman terbagi menjadi dua. Pertama, ancaman belum nyata. Misalkan, peperangan antarnegara yang melibatkan Indonesia dengan segenap potensi prajurit dan alat utama sistem persenjataannya.
"Harapan kita tidak menjadi nyata. Namun hal itu perlu diwaspadai, karena sewaktu-waktu bisa terjadi. Kita gerakan nonblok. Berkawan dengan semua negara. Seperti, Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok," kata Ryamizard.
Kedua, ancaman nyata. Ryamizard sempat menyinggung konflik ojek berbasis aplikasi dan ojek pangkalan. Hal itu bentuk ancaman yang nyata. Sesama warga negara saling bentrok. Ia sangat menyesalkan konflik tersebut. "Sama-sama ojek, kok berkelahi ," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DRI)
