Ilustrasi/Antara.
Ilustrasi/Antara.

Koordinasi Langsung BIN ke Presiden Menjamin Kerahasiaan Informasi

Nasional bin kemenko polhukam
Theofilus Ifan Sucipto • 20 Juli 2020 10:17
Jakarta: Kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) diyakini bakal semakin efektif setelah koordinasinya dicabut dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Kerahasiaan informasi diklaim lebih terjamin bila disampaikan langsung kepada kepala negara.
 
"Sehingga kebijakan yang diambil cepat, tepat, efektif dan efisien serta makin memperketat kerahasiaan informasi itu sendiri," kata Deputi VII BIN, Wawan Purwanto, di Jakarta, Senin, 20 Juli 2020.
 
Wawan menyebut perkembangan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) semakin dinamis. Sehingga perlu penanganan ekstra.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Wawan, distribusi informasi dan pelaporan BIN akan lebih efektif di bawah komando Presiden. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
 
"Presiden adalah single client BIN sehingga penyampaian informasi dilakukan secara langsung," ujar dia.
 
Baca: Koordinasi Langsung BIN ke Presiden Dinilai Langkah Progresif
 
BIN, kata Wawan, harus menjadi garda terdepan penyampaian informasi. Hal itu berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan Presiden.
 
Wawan mengatakan pemisahan dengan Kemenko Polhukam bukan berarti BIN berhenti melakukan koordinasi. BIN tetap menjalin komunikasi dengan kementerian/lembaga termasuk Kemenko Polhukam.
 
"Juga melibatkan kementerian/lembaga terkait yang tidak memiliki unit intelijen," ucap Wawan.
 
Perpres Nomor 73 Tahun 2020 ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Juli 2020. Perpres Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kemenko Polhukam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 
Pasal 4 Perpres 73/2020 menyebut, BIN tak lagi masuk di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Kemenko Polhukam yang kini dipimpin Mahfud MD itu bertugas mengoordinasikan Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kejaksaan Agung; TNI; Polri; dan instansi lain yang dianggap perlu.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif