Pemindahan Ibu Kota Negara Diminta Berlanjut Usai Pandemi

Jakarta: Keputusan pemerintah menunda pemindahan Ibu Kota Negara dinilai tepat. Namun komitmen pemindahan harus dilanjutkan setelah krisis pandemi virus korona berakhir.  "Dan juga dilakukan secara mendalam, seksama, dan hati-hati," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 September 2020. Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu mendukung keputusan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Anggaran pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara bisa dialihkan untuk keperluan lain yang mendesak. Baca: Pemindahan Ibu Kota Negara Ditunda "Pemerintah dapat merealokasi anggaran pada sektor penanganan ekonomi paska covid-19," kata Baidowi.     Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu menilai penundaan pemindahan Ibu Kota Negara baru sebagai empati pemerintah. Eksekutif dianggap mendahulukan permasalahan bangsa ketimbang menyiapkan rumah baru. "Artinya pemerintah menurunkan ego. Yakni pemerintah lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan politik," ujar dia. Pemindahan Ibu Kota Negara ditunda. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur rencananya dimulai tahun ini. "Sampai hari ini (rencana pemindahan) ibu kota negara, itu programnya masih di-hold," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 September 2020.