Jakarta: Polemik antara Amien Rais dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tak elok jika terus berlarut. Apalagi, perselisihan ini terjadi menjelang pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, tensi politik yang meninggi jelang tahun politik merupakan hal wajar. Tapi, tokoh politik tak boleh terpancing dan ikut berpolemik.
"Baik Luhut maupun Amien Rais harus mampu menahan diri," kata Pangi saat berbincang dengan Medcom.id, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.
Baca: Kalla Yakin Luhut dan Amien Berdamai
Pangi menilai, dua tokoh bangsa ini harus bertemu. Keduanya bisa berdiskusi dan menyamakan pandangan terkait masalah yang sedang dialami bangsa.
"Kalau sudah ngopi bareng atau ketemu dengan suasana santai, maka makin cair, tidak lagi tegang dan perang urat saraf," jelas Pangi.
Dua tokoh nasional itu harus bisa menyampingkan ego pribadi. Keduanya harus bisa memikirkan dampak perselisihan itu terhadap stabilitas politik jelang pemilu.
"Harus memikirkan stabilitas politik dan persatuan bangsa. Pilpres itu kan hanya kepentingan jangka pendek, kepentingan bangsa dan negara jauh lebih besar," jelas Pangi.
Polemik dua tokoh nasional dimulai saat Amien Rais mengomentari kebijakan bagi-bagi sertifikat tanah yang kerap dilakukan Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja. Jokowi menargetkan pembagian tujuh juta sertifikat tanah adat secara cuma-cuma untuk tahun ini.
Amien menilai, pembagian sertifikat tanah adat secara cuma-cuma itu upaya pengibulan. "Ini pengibulan, waspada. Bagi-bagi sertifikat tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu, seolah dibiarkan," ujar Amien dalam sebuah diskusi.
Pernyataan itu dibalas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengancam akan membongkar seluruh dosa yang dimiliki tokoh reformasi itu.
Jakarta: Polemik antara Amien Rais dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tak elok jika terus berlarut. Apalagi, perselisihan ini terjadi menjelang pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, tensi politik yang meninggi jelang tahun politik merupakan hal wajar. Tapi, tokoh politik tak boleh terpancing dan ikut berpolemik.
"Baik Luhut maupun Amien Rais harus mampu menahan diri," kata Pangi saat berbincang dengan Medcom.id, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.
Baca: Kalla Yakin Luhut dan Amien Berdamai
Pangi menilai, dua tokoh bangsa ini harus bertemu. Keduanya bisa berdiskusi dan menyamakan pandangan terkait masalah yang sedang dialami bangsa.
"Kalau sudah ngopi bareng atau ketemu dengan suasana santai, maka makin cair, tidak lagi tegang dan perang urat saraf," jelas Pangi.
Dua tokoh nasional itu harus bisa menyampingkan ego pribadi. Keduanya harus bisa memikirkan dampak perselisihan itu terhadap stabilitas politik jelang pemilu.
"Harus memikirkan stabilitas politik dan persatuan bangsa. Pilpres itu kan hanya kepentingan jangka pendek, kepentingan bangsa dan negara jauh lebih besar," jelas Pangi.
Polemik dua tokoh nasional dimulai saat Amien Rais mengomentari kebijakan bagi-bagi sertifikat tanah yang kerap dilakukan Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja. Jokowi menargetkan pembagian tujuh juta sertifikat tanah adat secara cuma-cuma untuk tahun ini.
Amien menilai, pembagian sertifikat tanah adat secara cuma-cuma itu upaya pengibulan. "Ini pengibulan, waspada. Bagi-bagi sertifikat tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu, seolah dibiarkan," ujar Amien dalam sebuah diskusi.
Pernyataan itu dibalas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengancam akan membongkar seluruh dosa yang dimiliki tokoh reformasi itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
