medcom.id, Jakarta: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyangsikan isi telegram rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia tentang pembunuhan massal pasca-gerakan 1965.
Untuk mencari kebenarannya, Ryamizard akan mengundang Duta Besar Amerika untuk membahas dokumen itu.
"Nanti saya tanya dulu deh, saya kabarin saya makan-makan dengan Dubes-nya. Nanti saya ketemu langsung saya bicara 'Ini gimana sih?'" kata Ryamizard di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis 19 Oktober 2017.
Ryamizard mengaku punya hubungan baik dengan Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ibarat kawan buat mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini. Meski punya hubungan baik, Ryamizard tak ingin langsung percaya dengan isi dokumen itu.
Apalagi, Amerika Serikat punya rekam jejak yang selalu mencampuri urusan negara lain pada era tersebut. Ia menyebut, bagaimana Amerika Serikat ikut dalam peperangan yang terjadi di beberapa negara, baik Timur Tengah hingga Vietnam.
"Jadi begini ya, itu Amerika, jangankan orang, Presiden aja dibunuh. Bukan rahasia umum lagi, yang penting kita hati-hati, gitu ajalah," kata Ryamizard.
Pemerintah tak ingin gegabah menggunakan dokumen tersebut sebagai bahan penyelidikan. Klarifikasi diperlukan agar tuduhan tak salah orang.
"Kita enggak diamkan begitu saja, tapi kan kita tidak nuduh gitu, enggak," tegas Ryamizard.
Lembaga non-pemerintah Amerika Serikat National Security Archive membuka dokumen rahasia terkait tragedi pembunuhan massal 1965. Dokumen ini berisi telegram rahasia yang dikirim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia kepada Pemerintah Amerika.
Status rahasia dokumen ini dicabut oleh National Declassification Center setelah 52 tahun pasca-kejadian. NDC merupakan sebuah divisi dari lembaga pemerintah AS, National Archives and Records Administration (NARA).
Berdasarkan telegram yang dikirim sejak Oktober 1965 hingga Maret 196 itu, disebut terjadi pembunuhan massal terhadap sekitar 500 ribu jiwa yang diduga terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dokumen ini juga menyebut adanya pemenjaraan terhadap jutaan orang yang dianggap sebagai simpatisan komunis di Indonesia.
medcom.id, Jakarta: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyangsikan isi telegram rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia tentang pembunuhan massal pasca-gerakan 1965.
Untuk mencari kebenarannya, Ryamizard akan mengundang Duta Besar Amerika untuk membahas dokumen itu.
"Nanti saya tanya dulu deh, saya kabarin saya makan-makan dengan Dubes-nya. Nanti saya ketemu langsung saya bicara 'Ini gimana sih?'" kata Ryamizard di Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis 19 Oktober 2017.
Ryamizard mengaku punya hubungan baik dengan Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ibarat kawan buat mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini. Meski punya hubungan baik, Ryamizard tak ingin langsung percaya dengan isi dokumen itu.
Apalagi, Amerika Serikat punya rekam jejak yang selalu mencampuri urusan negara lain pada era tersebut. Ia menyebut, bagaimana Amerika Serikat ikut dalam peperangan yang terjadi di beberapa negara, baik Timur Tengah hingga Vietnam.
"Jadi begini ya, itu Amerika, jangankan orang, Presiden aja dibunuh. Bukan rahasia umum lagi, yang penting kita hati-hati, gitu ajalah," kata Ryamizard.
Pemerintah tak ingin gegabah menggunakan dokumen tersebut sebagai bahan penyelidikan. Klarifikasi diperlukan agar tuduhan tak salah orang.
"Kita enggak diamkan begitu saja, tapi kan kita tidak nuduh gitu, enggak," tegas Ryamizard.
Lembaga non-pemerintah Amerika Serikat National Security Archive membuka dokumen rahasia terkait tragedi pembunuhan massal 1965. Dokumen ini berisi telegram rahasia yang dikirim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia kepada Pemerintah Amerika.
Status rahasia dokumen ini dicabut oleh National Declassification Center setelah 52 tahun pasca-kejadian. NDC merupakan sebuah divisi dari lembaga pemerintah AS, National Archives and Records Administration (NARA).
Berdasarkan telegram yang dikirim sejak Oktober 1965 hingga Maret 196 itu, disebut terjadi pembunuhan massal terhadap sekitar 500 ribu jiwa yang diduga terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dokumen ini juga menyebut adanya pemenjaraan terhadap jutaan orang yang dianggap sebagai simpatisan komunis di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
