medcom.id, Jakarta: Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah I (Jawa-Sumatera) Nusron Wahid menyebut, perlu ada perbaikan menyeluruh di dalam tubuh Golkar. Ia menilai, seluruh kader yang terbelit masalah korupsi harus diganti.
"Kita perlu reflektif dan perlu koreksi total supaya partai ini betul-betul mencerminkan kehendak dan aspirasi daripada rakyat," kata Nusron di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.
Koreksi itu diharapkan tak pandang bulu. Ia juga mau Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang dikait-kaitkan dengan kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) jantan untuk mundur.
Menurut dia, rakyat ingin partai politik bersih dari korupsi. Karena itu, Golkar kini tidak hanya harus mengganti ketua umum, tapi juga mengganti cara berpikir dan cara tujuan berpolitik.
Jika tak berubah, Nusron khawatir partai berlambang pohon beringin itu ditinggal rakyat. Untuk itu, perubahan harus dilakukan segera, baik dibahas dalam rapat pleno maupun rapat kerja nasional (Rakernas).
"Semangat saya ingin ada cut of position perilaku koruptif dalam Partai Golkar," tegasnya.
Golkar menjadi sorotan publik menyusul Novanto selaku ketua umum menjadi pesakitan di KPK. Ia terseret kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el. Namun, status tersangka yang tersemat pada Novanto digugurkan oleh sidang praperadilan.
Tapi, belakangan Golkar mengkaji kasus Novanto. Hasilnya, tim kajian elektabilitas Partai Golkar melalui rapat pleno menyarankan agar Novanto nonaktif untuk fokus menghadapi kasusnya di KPK.
medcom.id, Jakarta: Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah I (Jawa-Sumatera) Nusron Wahid menyebut, perlu ada perbaikan menyeluruh di dalam tubuh Golkar. Ia menilai, seluruh kader yang terbelit masalah korupsi harus diganti.
"Kita perlu reflektif dan perlu koreksi total supaya partai ini betul-betul mencerminkan kehendak dan aspirasi daripada rakyat," kata Nusron di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.
Koreksi itu diharapkan tak pandang bulu. Ia juga mau Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang dikait-kaitkan dengan kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) jantan untuk mundur.
Menurut dia, rakyat ingin partai politik bersih dari korupsi. Karena itu, Golkar kini tidak hanya harus mengganti ketua umum, tapi juga mengganti cara berpikir dan cara tujuan berpolitik.
Jika tak berubah, Nusron khawatir partai berlambang pohon beringin itu ditinggal rakyat. Untuk itu, perubahan harus dilakukan segera, baik dibahas dalam rapat pleno maupun rapat kerja nasional (Rakernas).
"Semangat saya ingin ada cut of position perilaku koruptif dalam Partai Golkar," tegasnya.
Golkar menjadi sorotan publik menyusul Novanto selaku ketua umum menjadi pesakitan di KPK. Ia terseret kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el. Namun, status tersangka yang tersemat pada Novanto digugurkan oleh sidang praperadilan.
Tapi, belakangan Golkar mengkaji kasus Novanto. Hasilnya, tim kajian elektabilitas Partai Golkar melalui rapat pleno menyarankan agar Novanto nonaktif untuk fokus menghadapi kasusnya di KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(INF)
