medcom.id, Manado: Komite I DPD menyoroti permasalahan agraria di Indonesia. Terlebih, sektor pertanahan masuk program unggulan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu reforma agraria.
Untuk melihat perkembangan program itu, DPD melalui Komite I menggelar forum serentak di Sulawesi Utara (Indonesia bagian timur), Jawa Timur (Indonesia bagian tengah) dan Sumatera Barat (Indonesia bagian barat). Anggota Komite I, stakeholder, dan masyarakat saling bertukar informasi terkait implementasi reforma agraria.
Rombongan Komite I di Sulawesi Utara dipimpin Wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani. Hadir juga anggota Komite I, yakni Nurmawati Dewi Bantilan, Yusran A. Silondae, Muhammad Idris S, AD. Khaly, Jacob Esau Komigi, dan Asri Anas.
Forum diskusi itu juga dihadiri Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Supardy Marbun, perwakilan Bareskrim Polri, anggota Komisi A DPRD Sulawesi Utara, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Utara
Benny Rhamdani mengatakan, tujuan kunjungan kerja anggota Komite I kali ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi agraria sesuai amanat konstitusi.
"Khususnya terkait legalisasi asset dan redistribusi lahan di Provinsi Sulawesi Utara dan juga mencari solusi terhadap permasalahan agraria lainnya," kata Benny saat sambutan di Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Utaram, Manado, Selasa 17 Oktober 2017.
Benny menyebutkan, reforma agraria merupakan sebuah proses yang berkelanjutan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Semua itu dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum, serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Dia menyampaikan, pemerintah sejauh ini telah menetapkan pencapaian target pelaksanaan reforma agraria. Program itu dibagi dalam dua skema, yaitu legalisasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta hektare dan melalui pelaksanaan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare.
Benny berharap, kegiatan ini membawa pengetahuan dan informasi yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria. Sehingga pelaksanaan reforma agraria bisa diterapkan secara ideal dan berkeadilan serta membawa kemakmuran.
"Dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan daerah," tandas dia.
medcom.id, Manado: Komite I DPD menyoroti permasalahan agraria di Indonesia. Terlebih, sektor pertanahan masuk program unggulan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu reforma agraria.
Untuk melihat perkembangan program itu, DPD melalui Komite I menggelar forum serentak di Sulawesi Utara (Indonesia bagian timur), Jawa Timur (Indonesia bagian tengah) dan Sumatera Barat (Indonesia bagian barat). Anggota Komite I, stakeholder, dan masyarakat saling bertukar informasi terkait implementasi reforma agraria.
Rombongan Komite I di Sulawesi Utara dipimpin Wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani. Hadir juga anggota Komite I, yakni Nurmawati Dewi Bantilan, Yusran A. Silondae, Muhammad Idris S, AD. Khaly, Jacob Esau Komigi, dan Asri Anas.
Forum diskusi itu juga dihadiri Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Supardy Marbun, perwakilan Bareskrim Polri, anggota Komisi A DPRD Sulawesi Utara, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Utara
Benny Rhamdani mengatakan, tujuan kunjungan kerja anggota Komite I kali ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi agraria sesuai amanat konstitusi.
"Khususnya terkait legalisasi asset dan redistribusi lahan di Provinsi Sulawesi Utara dan juga mencari solusi terhadap permasalahan agraria lainnya," kata Benny saat sambutan di Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Utaram, Manado, Selasa 17 Oktober 2017.
Benny menyebutkan, reforma agraria merupakan sebuah proses yang berkelanjutan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Semua itu dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum, serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Dia menyampaikan, pemerintah sejauh ini telah menetapkan pencapaian target pelaksanaan reforma agraria. Program itu dibagi dalam dua skema, yaitu legalisasi dan redistribusi lahan seluas 9 juta hektare dan melalui pelaksanaan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare.
Benny berharap, kegiatan ini membawa pengetahuan dan informasi yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria. Sehingga pelaksanaan reforma agraria bisa diterapkan secara ideal dan berkeadilan serta membawa kemakmuran.
"Dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan daerah," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
