Jakarta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengharapkan asas kerukunan, kegotongroyongan, dan transparansi pembangunan desa tetap menyala di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga, IKN menjadi etalase desa nusantara di mata dunia.
"Yang 14 desa itu kalau bisa jangan diubah jadi kelurahan. Supaya jadi etalase. Ini loh desa di Indonesia sebagus ini. Demokrasinya, transparansi pembangunannya, begitu juga dengan pelaksanaan kegotongroyongan dan kerukunannya," ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 25 Februari 2023.
Dia mengatakan desa dengan kearifan budayanya terbukti mampu mengelola pembangunan di setiap lini persoalannya. Termasuk, transparansi data yang terus ditampilkan.
Sehingga, warga desa dapat berpartisipasi dan mengoreksi dalam setiap program kebijakan pembangunan, baik yang akan dan sudah dilakukan oleh pemerintah desa.
"Soal transparansi data, di desa sudah terbiasa mulai daftar pemilih sementara (DPS), dan ditampilkan agar warga bisa memeriksa. Namanya sudah masuk apa belum, kalau belum segera melaporkan," kata Gus Halim, sapaan Abdul Halim.
Di samping itu, Gus Halim mencontohkan, mengadopsi musyawarah desa, BLT Dana Desa tersalurkan secara detail dan proporsional, sehingga manfaatnya mampu menyerap kebutuhan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan.
"Kemarin waktu BLT Dana Desa, saya minta juga, ditampilkan juga. Siapa hasil pendataan yang dihasilkan oleh musyawarah desa. Ditampilkan juga by name by address," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (
Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengharapkan asas kerukunan, kegotongroyongan, dan transparansi pembangunan
desa tetap menyala di Ibu Kota Nusantara (
IKN). Sehingga, IKN menjadi etalase desa nusantara di mata dunia.
"Yang 14 desa itu kalau bisa jangan diubah jadi kelurahan. Supaya jadi etalase. Ini loh desa di Indonesia sebagus ini. Demokrasinya, transparansi pembangunannya, begitu juga dengan pelaksanaan kegotongroyongan dan kerukunannya," ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 25 Februari 2023.
Dia mengatakan desa dengan kearifan budayanya terbukti mampu mengelola pembangunan di setiap lini persoalannya. Termasuk, transparansi data yang terus ditampilkan.
Sehingga, warga desa dapat berpartisipasi dan mengoreksi dalam setiap program kebijakan pembangunan, baik yang akan dan sudah dilakukan oleh pemerintah desa.
"Soal transparansi data, di desa sudah terbiasa mulai daftar pemilih sementara (DPS), dan ditampilkan agar warga bisa memeriksa. Namanya sudah masuk apa belum, kalau belum segera melaporkan," kata Gus Halim, sapaan Abdul Halim.
Di samping itu, Gus Halim mencontohkan, mengadopsi musyawarah desa, BLT Dana Desa tersalurkan secara detail dan proporsional, sehingga manfaatnya mampu menyerap kebutuhan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara keseluruhan.
"Kemarin waktu BLT Dana Desa, saya minta juga, ditampilkan juga. Siapa hasil pendataan yang dihasilkan oleh musyawarah desa. Ditampilkan juga
by name by address," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
