Cawe-Cawe Presiden Soal Pemilu Bisa Menimbulkan Kemunduran Demokrasi

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak ikut campur dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2023. Sebab, cawe-cawe Kepala Negara bisa menimbulkan kemunduran demokrasi. "Kita melihat hari-hari ini presiden mengabaikan aturan main demokratis," kata Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto dalam telekonferensi pada Minggu, 14 Mei 2023. Wija menilai Jokowi saat ini terlalu ikut campur dalam Pemilu 2024. Sikap itu dinilai salah besar. Bahkan, Jokowi dinilai melakukannya secara terang-terangan. Wija mencontohkan saat Jokowi mengundang enam pimpinan partai ke istana beberapa waktu lalu. Saat itu, Partai NasDem tidak diajak bergabung. Jokowi mengeklaim pertemuan itu berisikan partai koalisi. Wija menilai kelompok itu bukan koalisi pemerintahan karena tidak ada NasDem di dalamnya. "Kalau koalisi yang mendukung dia sebagai presiden maka seharusnya di sana ada NasDem di sana, tapi kan enggak ada NasDem, berarti koalisi ini adalah koalisi untuk pemilu 2024 dan seterusnya," ujar Wija.   Tindakan Jokowi ini dinilai tengah membahayakan demokrasi. Kepala Negara seharusnya tidak ikut campur dalam pemilu yang akan digelar pada tahun depan. "Pertanyaannya apakah sah seorang presiden yang masih menjabat itu kemudian pekerjaannya justru bukan yang diamanatkan konstitusi, untuk bekerja mengawal dijalankannya demokrasi, pemilu yang adil, yang jujur dan adil," ujar Wija. Jokowi disarankan berhenti mengarahkan bahkan mengatur soal pencalonan presiden. Kepala Negara tidak boleh memihak kelompok tertentu. "Bahwa presiden seharusnya netral dalam pemilu," tutur Wija. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.