medcom.id, Jakarta: Malaysia kembali mengklaim wilayah Indonesia. Kali ini, dua sungai di perbatasan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Sungai Simantipal dan Sungai Sinapad, diklaim milik Negeri Jiran. Parahnya, Malaysia juga membangun bangunan di sungai tersebut.
Menurut anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian, selain sungai, ada puluhan desa di Nunukan yang diklaim milik Malaysia. "Saat ini akan ada pemekaran daerah baru di Kaltara, yaitu Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan. Nantinya akan ada enam Kecamatan. Tapi iroisnya 28 desa di Kecamatan tersebut diklaim milik Malaysia," kata Hetifah melalui keterangan tertulis, Selasa 19 Juli.
Tak hanya itu, Hetifah juga menegaskan, kondisi masyarakat Kaltara, terutama wilayah Krayan, serba terbatas. Masyarakat setempat sangat bergantung pada kebutuhan pokok kepada Malaysia. Kondisi ini dinilai dapat menurunkan nasionalisme warga perbatasan.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri harus berani turun langsung ke wilayah perbatasan. "Saya tantang Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) atau staf Bapak untuk melihat langsung kondisi di perbatasan sana," tegas Hetifah.
Menurut Hetifah, masalah-masalah di wilayah perbatasan seakan menjadi masalah klasik yang tidak kunjung selesai. Hetifah yang mengklaim sudah berkali-kali mengunjungi daerah itu termasuk bersama rekan se-Komisi II, selalu menemukan persoalan yang sama.
"Dari dulu sudah saya sampaikan di sana sangat minim sekolah, bahkan anak-anak yang berangkat sekolah harus menyeberangi sungai," kata anggota DPR dapil Kaltara ini.
Selain menyampaikan kondisi yang memprihatinkan di wilayah perbatasan, Hetifah juga menuntut status Kabupaten Sebatik ditetapkan menjadi kota.
medcom.id, Jakarta: Malaysia kembali mengklaim wilayah Indonesia. Kali ini, dua sungai di perbatasan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Sungai Simantipal dan Sungai Sinapad, diklaim milik Negeri Jiran. Parahnya, Malaysia juga membangun bangunan di sungai tersebut.
Menurut anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian, selain sungai, ada puluhan desa di Nunukan yang diklaim milik Malaysia. "Saat ini akan ada pemekaran daerah baru di Kaltara, yaitu Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan. Nantinya akan ada enam Kecamatan. Tapi iroisnya 28 desa di Kecamatan tersebut diklaim milik Malaysia," kata Hetifah melalui keterangan tertulis, Selasa 19 Juli.
Tak hanya itu, Hetifah juga menegaskan, kondisi masyarakat Kaltara, terutama wilayah Krayan, serba terbatas. Masyarakat setempat sangat bergantung pada kebutuhan pokok kepada Malaysia. Kondisi ini dinilai dapat menurunkan nasionalisme warga perbatasan.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri harus berani turun langsung ke wilayah perbatasan. "Saya tantang Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) atau staf Bapak untuk melihat langsung kondisi di perbatasan sana," tegas Hetifah.
Menurut Hetifah, masalah-masalah di wilayah perbatasan seakan menjadi masalah klasik yang tidak kunjung selesai. Hetifah yang mengklaim sudah berkali-kali mengunjungi daerah itu termasuk bersama rekan se-Komisi II, selalu menemukan persoalan yang sama.
"Dari dulu sudah saya sampaikan di sana sangat minim sekolah, bahkan anak-anak yang berangkat sekolah harus menyeberangi sungai," kata anggota DPR dapil Kaltara ini.
Selain menyampaikan kondisi yang memprihatinkan di wilayah perbatasan, Hetifah juga menuntut status Kabupaten Sebatik ditetapkan menjadi kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
