Jakarta: Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dinilai berdampak negatif. Menambah masa jabatan presiden berdampak pada keadilan pada pemilihan umum (pemilu).
"Kalau wacana tiga periode itu benar-benar terjadi, maka mutu keadilan pemilu terancam di ujung tanduk," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam diskusi virtual bertajuk 'Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden', Minggu, 27 Juni 2021.
Usman mengatakan wacana perpanjangan jabatan presiden mengarahkan Indonesia ke absolutisme kekuasaan. Kondisi ini dikhawatirkan menciptakan kembali Orde Baru.
"Wacana tiga periode apalagi sampai pengembalian sistem pemilihan langsung ke MPR itu seluruhnya mencederai demokrasi," ucap Usman.
Baca: Wacana Presiden 3 Periode Dinilai Membunuh Karakter Jokowi
Dia mendorong publik menolak wacana tersebut. Sebab, hal itu mengganggu sirkulasi keadilan pemilu sehat.
Kesempatan publik untuk memilih kepala negara membutuhkan waktu yang lama. Pemimpin daerah yang potensial untuk mencalonkan diri juga semakin sulit.
"Jadi komponen masyarakat perlu menyampaikan secara tegas untuk menolak wacana tiga periode, yang justru menghambat pelaksanaan hak untuk memilih dari masyarakat," ujar Usman.
Jakarta: Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dinilai berdampak negatif. Menambah masa jabatan presiden berdampak pada keadilan pada
pemilihan umum (pemilu).
"Kalau wacana tiga periode itu benar-benar terjadi, maka mutu keadilan pemilu terancam di ujung tanduk," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam diskusi virtual bertajuk 'Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden', Minggu, 27 Juni 2021.
Usman mengatakan wacana perpanjangan jabatan
presiden mengarahkan Indonesia ke absolutisme kekuasaan. Kondisi ini dikhawatirkan menciptakan kembali Orde Baru.
"Wacana tiga periode apalagi sampai pengembalian sistem pemilihan langsung ke MPR itu seluruhnya mencederai demokrasi," ucap Usman.
Baca:
Wacana Presiden 3 Periode Dinilai Membunuh Karakter Jokowi
Dia mendorong publik menolak wacana tersebut. Sebab, hal itu mengganggu sirkulasi keadilan pemilu sehat.
Kesempatan publik untuk memilih kepala negara membutuhkan waktu yang lama. Pemimpin daerah yang potensial untuk mencalonkan diri juga semakin sulit.
"Jadi komponen masyarakat perlu menyampaikan secara tegas untuk menolak wacana tiga periode, yang justru menghambat pelaksanaan hak untuk memilih dari masyarakat," ujar Usman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
