Wapres: Kendala Penanggulangan Kemiskinan Esktrem Bukan Anggaran

Jakarta: Anggaran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem lebih dari Rp500 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang didanai melalui APBD provinsi dan kabupaten. “Dengan jumlah anggaran yang relatif besar tersebut, isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bukan soal anggaran,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Rabu, 13 Oktober 2021.   Ma'ruf mengatakan tantangan terbesar pemerintah pusat dan daerah adalah memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima. Ma’ruf meminta agar konvergensi dilakukan segera. “Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak,” jelasnya. Baca: Tumbuh Tercepat, Industri Keuangan Islam Wajib Promosi Ekonomi Berkelanjutan Wapres menginstruksikan kepada kepala daerah prioritas untuk berkoordinasi. Mulai dari memutakhirkan data rumah tangga miskin ekstrem hingga memastikan program penyelesaian kemiskinan ekstrem tepat sasaran. “Pengentasan kemiskinan ekstrem ini sesuai dengan program yang sudah ada. Ini semua sudah dikoordinasikan dengan daerah, dan penanggulangan ini anggarannya terdiri dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, di samping juga ada dari pihak swasta,” kata Ma'ruf. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas. Pemerintah memiliki target mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem sampai 0 persen pada 2024.