Jakarta: Fraksi NasDem bakal menegur anggotanya Hillary Brigitta Lasut. Anggota Komisi I itu meminta ajudan kepada TNI tanpa seizin fraksi.
"Yang pasti saya akan menegur karena itu tanpa koordinasi dari fraksi," kata Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis, 2 Desember 2021.
Anggota Komisi III itu menegaskan Partai NasDem tak pernah menginstruksikan kader yang menjadi anggota dewan mengajukan permintaan ajudan kepada TNI. Alasan yang disampaikan juga dianggap tak masuk akal.
Sejumlah alasan Hillary meminta ajudan yakni memberikan perlindungan lantaran hanya tinggal bersama saudara perempuannya di Ibu Kota. Hillary menilai kondisinya rawan mendapat gangguan karena vokal terhadap permasalahan hukum di daerah pemilihannya.
"Menurut ku tidak patut karena alasan yang disampaikan seperti disampaikan tadi," sebut Ali.
Ali menilai alasan yang disampaikan Hillary merupakan risiko politikus. Hillary seharusnya sudah mengetahui hal tersebut.
"Kalau risiko seorang politisi harus tahu sebelumnya. kemudian tidak ada juga ekskalasi yang membahayakan untuk kemudian meminta jadi ajudan," sebut Ali.
Dia menegaskan anggota Fraksi NasDem tidak patut mendapat pengamanan dari pasukan khusus TNI. Dia membandingkan dengan pengamanan yang diperoleh pimpinan DPR yang hanya dikawal kepolisian.
"Kalau anggota DPR meminta pengamanan pegawalan kepada institusi TNI kayaknya enggak pas. Khusus dari NasDem saya tidak setuju," ujar dia.
Ali mengakui pengajuan pengawalan dari TNI dibenarkan secara aturan. Namun, usulan itu dinilai tidak etis.
"Tidak pas, kemudian kalau ada keperluan urgen ada kepolisian sebagai pengamanan. Tapi apa hal yang mendesak menurut saya," kata dia.
Hillary juga mengajukan usulan pengawalan dari TNI tanpa berkonsultasi dengan Fraksi NasDem. Ali menegaskan anggotanya tak boleh bertindak sendiri.
"Jadi harusnya semua itu harus sepengetahuan fraksi apalagi menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi," tegas dia.
Sebelumnya, Hillary mengajukan ajudan ke TNI. Pengajuan disampaikan untuk mengawal aktivitas kesehariannya.
Informasi tersebut mengemuka setelah beredarnya Telegram bernomor ST/3274/2021 dari KSAD Dudung Abdurachman. Telegram tersebut ditujukan kepada Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Dalam surat tersebut tertera sejumlah syarat calon ajudan pribadi, di antaranya berpangkat Sertu berusia 24 tahun, belum menikah, dan memiliki motivasi.
Baca: Hillary Ingin Legislator Muda Buktikan Kemampuan
Jakarta:
Fraksi NasDem bakal menegur anggotanya Hillary Brigitta Lasut. Anggota Komisi I itu meminta ajudan kepada
TNI tanpa seizin fraksi.
"Yang pasti saya akan menegur karena itu tanpa koordinasi dari fraksi," kata Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis, 2 Desember 2021.
Anggota
Komisi III itu menegaskan Partai NasDem tak pernah menginstruksikan kader yang menjadi anggota dewan mengajukan permintaan ajudan kepada TNI. Alasan yang disampaikan juga dianggap tak masuk akal.
Sejumlah alasan Hillary meminta ajudan yakni memberikan perlindungan lantaran hanya tinggal bersama saudara perempuannya di Ibu Kota. Hillary menilai kondisinya rawan mendapat gangguan karena vokal terhadap permasalahan hukum di daerah pemilihannya.
"Menurut ku tidak patut karena alasan yang disampaikan seperti disampaikan tadi," sebut Ali.
Ali menilai alasan yang disampaikan Hillary merupakan risiko politikus. Hillary seharusnya sudah mengetahui hal tersebut.
"Kalau risiko seorang politisi harus tahu sebelumnya. kemudian tidak ada juga ekskalasi yang membahayakan untuk kemudian meminta jadi ajudan," sebut Ali.
Dia menegaskan anggota Fraksi NasDem tidak patut mendapat pengamanan dari pasukan khusus TNI. Dia membandingkan dengan pengamanan yang diperoleh pimpinan DPR yang hanya dikawal kepolisian.
"Kalau anggota DPR meminta pengamanan pegawalan kepada institusi TNI kayaknya enggak pas. Khusus dari NasDem saya tidak setuju," ujar dia.
Ali mengakui pengajuan pengawalan dari TNI dibenarkan secara aturan. Namun, usulan itu dinilai tidak etis.
"Tidak pas, kemudian kalau ada keperluan urgen ada kepolisian sebagai pengamanan. Tapi apa hal yang mendesak menurut saya," kata dia.
Hillary juga mengajukan usulan pengawalan dari TNI tanpa berkonsultasi dengan Fraksi NasDem. Ali menegaskan anggotanya tak boleh bertindak sendiri.
"Jadi harusnya semua itu harus sepengetahuan fraksi apalagi menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi," tegas dia.
Sebelumnya, Hillary mengajukan ajudan ke TNI. Pengajuan disampaikan untuk mengawal aktivitas kesehariannya.
Informasi tersebut mengemuka setelah beredarnya Telegram bernomor ST/3274/2021 dari KSAD Dudung Abdurachman. Telegram tersebut ditujukan kepada Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Dalam surat tersebut tertera sejumlah syarat calon ajudan pribadi, di antaranya berpangkat Sertu berusia 24 tahun, belum menikah, dan memiliki motivasi.
Baca:
Hillary Ingin Legislator Muda Buktikan Kemampuan
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
