Jakarta: Partai Golkar mendukung penghentian pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilu. Keputusan ini hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai lambang beringin tersebut.
"Partai Golkar mendukung langkah untuk tidak melakukan Revisi UU Pemilu," kata Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto saat dikutip dari akun YouTube Golkar Indonesia, Sabtu, 6 Maret 2021.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian itu menyebut alasan Golkar menolak melanjutkan amandemen UU Pemilu, yaitu covid-19. Dia ingin pemerintah fokus menangani pandemi dan pemulihan perekonomian.
Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) itu mengatakan Golkar juga sepakat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya dilakukan pada 2024. Perwakilan kader di DPRD pun diminta bekerja menjadi ujung tombak partai selama 2022 dan 2023.
"Para Ketua DPRD dari Golkar untuk menjadi ujung tombak perjuangan Partai Golkar dalam pemerintahan dan pembangunan daerah," ujar dia.
Selain Revisi UU Pemilu dan Pilkada 2024, berikut hasil Rapimnas Golkar 2021;
Baca: Fraksi NasDem Dorong UU Pemilu dan Pilkada Disatukan
- Golkar bakal berperan menjadi payung bagi semua elemen untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melaksanakan pembangunan berdasarkan ideologi. Dalam kaitan tersebut, Golkar mendorong kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pengamalan Pancasila secara edukatif dan inovatif.
- Golkar mengajak semua elemen bangsa bersatu menghadapi covid-19. Yakni dengan mematuhi protokol kesehatan, menyukseskan program vaksinasi covid-19 ke seluruh masyarakat secara merata.
- Golkar mengapresiasi upaya pemerintah menanggulangi covid-19. Eksekutif dinilai berhasil menurunkan kasus aktif mencapai 11 persen, meningkatkan angka kesembuhan 85,8 persen, mengurangi tingkat keterisian ranjang di rumah sakit (RS) di bawah 70 persen, dan memperoleh dosis vaksin covid-19 mencapai 426 juta.
- Golkar mendorong percepatan implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan aturan turunannya. Sehingga, dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi pembangunan di segaka bidang, terutama menciptakan lapangan kerja.
- Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Sehingga, dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi covid-19.
- Golkar menilai kritik konstruktif sangat dibutuhkan bagi jalannya pemerintahan. Namun, kebebasan berekspresi tidak boleh ditunggangi oleh hoaks, politik identitas, ujaran kebencian yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
- Golkar mendorong penegakan hukum dengan meningkatkan sinergi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi dengan tetap menghormati nilai hak asasi manusia (HAM), memenuhi rasa keadilan, dan mengutamakan upaya pencegahan pelanggaran hukum.
Jakarta:
Partai Golkar mendukung penghentian pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilu. Keputusan ini hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai lambang beringin tersebut.
"Partai Golkar mendukung langkah untuk tidak melakukan Revisi UU Pemilu," kata Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto saat dikutip dari akun
YouTube Golkar Indonesia, Sabtu, 6 Maret 2021.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian itu menyebut alasan Golkar menolak melanjutkan amandemen UU Pemilu, yaitu covid-19. Dia ingin pemerintah fokus menangani pandemi dan pemulihan perekonomian.
Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) itu mengatakan Golkar juga sepakat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya dilakukan pada 2024. Perwakilan kader di DPRD pun diminta bekerja menjadi ujung tombak partai selama 2022 dan 2023.
"Para Ketua DPRD dari Golkar untuk menjadi ujung tombak perjuangan Partai Golkar dalam pemerintahan dan pembangunan daerah," ujar dia.
Selain
Revisi UU Pemilu dan Pilkada 2024, berikut hasil Rapimnas Golkar 2021;
Baca:
Fraksi NasDem Dorong UU Pemilu dan Pilkada Disatukan
- Golkar bakal berperan menjadi payung bagi semua elemen untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melaksanakan pembangunan berdasarkan ideologi. Dalam kaitan tersebut, Golkar mendorong kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pengamalan Pancasila secara edukatif dan inovatif.
- Golkar mengajak semua elemen bangsa bersatu menghadapi covid-19. Yakni dengan mematuhi protokol kesehatan, menyukseskan program vaksinasi covid-19 ke seluruh masyarakat secara merata.
- Golkar mengapresiasi upaya pemerintah menanggulangi covid-19. Eksekutif dinilai berhasil menurunkan kasus aktif mencapai 11 persen, meningkatkan angka kesembuhan 85,8 persen, mengurangi tingkat keterisian ranjang di rumah sakit (RS) di bawah 70 persen, dan memperoleh dosis vaksin covid-19 mencapai 426 juta.
- Golkar mendorong percepatan implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan aturan turunannya. Sehingga, dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi pembangunan di segaka bidang, terutama menciptakan lapangan kerja.
- Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Sehingga, dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi covid-19.
- Golkar menilai kritik konstruktif sangat dibutuhkan bagi jalannya pemerintahan. Namun, kebebasan berekspresi tidak boleh ditunggangi oleh hoaks, politik identitas, ujaran kebencian yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
- Golkar mendorong penegakan hukum dengan meningkatkan sinergi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi dengan tetap menghormati nilai hak asasi manusia (HAM), memenuhi rasa keadilan, dan mengutamakan upaya pencegahan pelanggaran hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
